Page 705 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 705
KEMENAKER TERIMA PENGADUAN 410 PERUSAHAAN TERKAIT PEMBAYARAN THR
DI TAHUN 2020
. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi
yang masuk hingga Juli 2020 ke Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 683 pengaduan
permasalahan ketenagakerjaan.
Dari jumlah tersebut, terdapat 410 pengaduan yang terkait pengaduan pembayaran THR
Lebaran tahun 2020 yang perlu mendapat tindak lanjut. Di mana, 307 perusahaan yang sudah
selesai melalui pemeriksaan serta pembinaan dan THR akhirnya dibayarkan.
"Artinya perusahaan sudah melaksanakan pembayaran THR. Baik yang terlambat bayar,
tertunda, maupun yang menyepakati pembayaran sesuai maupun tidak sesuai dengan THR,"
jelas Ida saat konferensi pers virtual, Senin (12/4).
Kemudian, ada 103 perusahaan yang sedang dalam proses pemeriksaan pengawasan dan
pemanggilan dinas untuk pelaksanaan nota pemeriksaan 1 dan 2. Di mana beberapa diantaranya
berkaitan permasalahan perselisihan hubungan industrial yang lagi berproses sesuai dengan
mekanisme di penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI).
Lebih lanjut Ida menekankan, untuk pembayaran THR tahun 2021 harus diberikan paling lambat
7 hari sebelum hari raya keagamaan. Hal ini sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Ketentuan THR tahun 2021 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016
bahwa pembayaran THR harus diberikan H - 7 sebelum hari raya itu sendiri tiba," ujar Ida.
Dia menambahkan, pembahasan pembayaran THR keagamaan tahun ini merupakan masukan
dari lembaga kerja sama tripartit nasional dan tim kerja dewan pengupahan nasional. Serta
komunikasi yang intens dengan pengusaha dan serikat pekerja/buruh.
Pemerintah pun sudah memberikan dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak
pandemi Covid-19. Hal ini agar ekonomi masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan
pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Untuk itu diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat
waktu," ujar Ida.
Pada tahun 2020 pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu
membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan perundang -
undangan agar melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja dengan menyepakati
pembayaran THR yang pada waktu itu dilakukan secara bertahap. Hal ini tertuang dalam SE
Menaker Nomor 6 Tahun 2020.
"Alhamdulillah pemerintah melakukan banyak hal, roda perekonomian sudah mulai bergerak.
Kegiatan ekonomi masyarakat suah mulai membaik kembali meski secara terbatas menuju ke
arah pemulihan ekonomi dan kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi nasional kita,"
pungkas Ida.
704
