Page 706 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 706
Judul THR Wajib Dibayar Penuh, Nasib Perusahaan yang Tak Mampu?
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2021/04/12/500/1068723/thr-
wajib-dibayar-penuh-nasib-perusahaan-yang-tak-mampu
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-04-12 12:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Meminta kepada perusahaan agar dapat
membuktikan kemampuan untuk membayar THR keagamaan 2021 secara tepat waktu kepada
pekerja berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang transparan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira, ada ruang bagi perusahaan dan
pekerja dengan dilakukannya pembicaraan secara kekeluargaan, dan perusahaan diminta dapat
menyampaikan kondisi keuangan perusahaan secara transparan
Ringkasan
Pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan di Tanah Air agar membayarkan tunjangan hari
raya (THR) 2021 secara penuh kepada pekerja. Pembayaran paling lambat 7 hari sebelum hari
H, dengan opsi penyesuaian bagi yang tidak mampu melalui perundingan secara bipartit. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bagi perusahaan yang melakukan perundingan
secara bipartit, pemerintah memberikan waktu hingga h-1 sebelum lebaran untuk melakukan
pembayaran dan memberikan sebelumnya laporan terkait kepada pemerintah.
THR WAJIB DIBAYAR PENUH, NASIB PERUSAHAAN YANG TAK MAMPU?
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan di Tanah Air agar
membayarkan tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh kepada pekerja. Pembayaran paling
lambat 7 hari sebelum hari H, dengan opsi penyesuaian bagi yang tidak mampu melalui
perundingan secara bipartit.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bagi perusahaan yang melakukan
perundingan secara bipartit, pemerintah memberikan waktu hingga h-1 sebelum lebaran untuk
melakukan pembayaran dan memberikan sebelumnya laporan terkait kepada pemerintah.
705
