Page 709 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 709
Surat edaran tentang pelaksanaan THR ini pun ditujukan untuk para gubernur yang ada di
seluruh Indonesia.
Dilansir Kemnaker.go.id, Ida Fauziyah mengatakan pemberikan THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha bagi pekerja.
Selain itu, pemberian THR ini juga akan menstimulus konsumsi masyarakat serta mendorong
pertumbuhan ekonomi.
"Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan." "Secara khusus, dalam
masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarkat yang
mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker Ida pada Virtual Konferensi Pers tentang THR
Tahun 2021 di Jakarta, Senin (12/4/2021).
SE pelaksanaan THR dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Ida pun menegaskan, untuk THR 2021 wajib untuk dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum
hari raya keagamaan pekerja/butuh yang bersangkutan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," tegas Ida.
Ketentuan Pembayaran THR Berikut ini adalah ketentuan pembayaran THR Keagamaan bagi
para pekerja/buruh: 1. Penerima THR THR Keagamaan akan diberikan kepada pekerja/buruh
yang sudah menjalani masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.
Selain itu THR Keagamaan juga akan diberikan kepada pekerja/buruh yang empunyai hubungan
kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja
waktu tertentu.
2. Besaran THR Untuk besaran jumlah THR, bagi pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan
secara terus menerus ketentuannya adalah sebesar satu bulan upah.
Sementara untuk pekerja/buruh yang telah bekerja selama satu bulan secara terus menerus,
tapi kurang dari dua bulan.
Maka THR diberikan seusai perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali satu bulan
upah.
Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai
masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
3. Bagi Perusahaan yang Masih Terdampak Pandemi Untuk perusahaan yang masih terkena
dampak pandemi Covid-19, sehingga berakibat ketidakmampuan dalam pemberian THR,
Menaker Ida meminta Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk turut memberikan solusi.
Dengan mewajibkan pengusaha ini melakukan dialog dengan pekerjanya masing-masing agar
tercapainya sebuah kesepakatan secara kekeluargaan dan itikad baik.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani).
708
