Page 707 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 707

"Meminta  kepada  perusahaan  agar  dapat  membuktikan  kemampuan  untuk  membayar  THR
              keagamaan 2021 secara tepat waktu kepada pekerja berdasarkan laporan keuangan perusahaan
              yang transparan," ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Senin (12/4/2021).

              Dalam  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  SE  No.  M6/HK.04/IV/2021  tentang  pelaksanaan
              pemberian THR, pemerintah daerah diminta memastikan kesepakatan pembayaran THR tidak
              menghilangkan kewajiban pengusaha dalam membayarkan kewajiban.

              Hasil kesepakatan bipartit tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah paling lambat 7 hari
              sebelum lebaran, termasuk laporan keuangan 2 tahun terakhir.

              Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah mempertimbangkan roda ekonomi yang mulai
              bergerak meskipun masih terbatas. Adapun, perusahaan yang telat membayar THR dikenakan
              denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar dan tidak mengurangi kewajiban yang mesti
              dibayarkan kepada pekerja.

              "Saya kira, ada ruang bagi perusahaan dan pekerja dengan dilakukannya pembicaraan secara
              kekeluargaan,  dan  perusahaan  diminta  dapat  menyampaikan  kondisi  keuangan  perusahaan
              secara transparan," lanjutnya.

              Namun  demikian,  kebijakan  tersebut  masih  berpotensi  tidak  efektif.  Sebab,  sebagian  besar
              perusahaan  di  Tanah  Air  dikatakan  belum  memiliki  kemampuan  membayarkan  THR.  Ketua
              Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan lebih dari 80 persen perusahaan di Tanah Air
              belum mampu membayarkan THR secara penuh.

              Tahun lalu, realiasi pembayaran THR tercatat bermasalah. Berdasarkan data Posko pengaduan
              THR  Kementerian  Ketenagakerjaan,  tercatat  sebanyak  336  perusahaan  diadukan  oleh  453
              pengaduan  yang  berasal  dari  pekerja/buruh  pada  2020.  Perusahaan-perusahaan  tersebut
              dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran pembayaran THR.

              Lebih terperinci, dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut, sebanyak 146 pengaduan akibat
              THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat
              bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan Sumber : bisnis.com.


































                                                           706
   702   703   704   705   706   707   708   709   710   711   712