Page 807 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 807
itu, dia pun meminta seluruh perusahaan untuk membagikan THR tepat waktu dan sesuai
dengan jumlah yang dibayarkan.
"Tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR," katanya usai
sidang rapat kabinet, Rabu (7/4).
Airlangga menekankan, seluruh perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawan.
Terlebih, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif kepada perusahaan agar tetap bisa
tumbuh. Beberapa fasilitas sudah diberikan pemerintah diantaranya adalah PPnBM. Fasilitas ini
berhasil menaikan penjualan kendaraan di bulan Maret sebesar 143 persen. Di sisi lain
pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk sektor perumahan.
"Kemudian PPN ditanggung pemerintah ini mengakibatkan kenaikan penjualan di bulan maret
MBR itu rumahnya adalah 10 persen menengah 20persen dan tinggi 10 persen," jelasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Terkait adanya laporan pengusaha yang
belum membayarkan THR tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan
pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh
Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota.
"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi," kata dia dalam keterangan tertulis
di Jakarta, Senin (5/4/2021).
"Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa
laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi
pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindaklanjuti," lanjut Menaker Ida.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).
"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Menaker Ida usai menghadiri
Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di
Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021).
Menaker Ida menjelaskan, pembahasan THR dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional.
Lembaga ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. "Tripartit Nasional ini
memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR,"
jelas Menaker Ida.
Pembahasan THR pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan
Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. "Kami akan
mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu
baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.
Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala
sejak terjadinya pandemi COVID-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban
pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.
Untuk itu, Menaker Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai
pihak. "Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha
yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada
saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan," terangnya.
806
