Page 811 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

yang instens dengan pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh untuk menjalin kesepahaman
dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021.
Kebijakan ini berbeda dengan tahun lalu. Pada 2020, Kemennaker menerbitkan SE Menaker
Nomor 6 tahun 2020 berupa kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR
keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun pertimbangannnya saat itu adalah kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja atau
buruh atas pemenuhan pembayaran THR.

Ida mengatakan, saat ini pemerintah melakukan banyak hal. Roda perekonomian sudah mulai
bergerak, kegiatan ekonomi nasional sudah mulai membaik kembali.

Lantai kapan jadwal pencairan THR karyawan swasta 2021? Menaker mengatakan pencairan
THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan tiba.

"Atas dasar itu saya sampaikan, THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non upah yang
wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari
Raya Keagamaan tersebut tiba," tegas dia.

Ida mengimbau kepada para kepala daerah untuk bekerja sama memastikan agar perusahaan
membayar THR keagamaaan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Meski begitu puntu dialog tetap terbuka. Ida mengimbau agar kepala daerah memastikan
kewajiban bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan
pekerja atau bruruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan
disertai itikad baik.

Ida menegaskan, kesepakatan dibuat tertulis mengenai waktu pembayaran THR keagamaan
dengan syarat paling lambat sebelum hari raya keagaamaan 2021. Di sisi lain, pengusaha yang
tidak mampu membayar THR wajib memberikan laporan internal keuangan transparan.

Ida menambahkan, kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar
THR keagaamnaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya hasil dari kesepakatan dilaporkan kepada Dinas
Ketenagakerjaan setempat.

Saat ini kemenaker telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultai Dan Penegakan Hukum
Pelaksanaan Pelaksanaan Pembayaran THR tahun 2021 di pusat. Satgas ini perlu diikuti daerah
agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan baik dan efektif serta tercapai kesepakatan
yang dapat memuaskan para pihak.

.

810