Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 82
Judul Menaker Keluarkan SE THR 2021
Nama Media Haluan Padang
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg11
Jurnalis h
Tanggal 2021-04-13 08:54:13
Ukuran 90x204mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 11.025.000
News Value Rp 33.075.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/ 6/
HK.04/ IV/ 2021 tentang Pemberian tunjangan hari raya (THR) tahun 2021.SE THR tersebut
ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.
MENAKER KELUARKAN SE THR 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/ 6/
HK.04/ IV/ 2021 tentang Pemberian tunjangan hari raya (THR) tahun 2021.SE THR tersebut
ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.
"PemberianTHR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh," kata Ida Fauziyah dalam konferensi pers tentang THR Tahun 2021
secara virtual di Jakarta, Senin (12/4).
Dijelaskan Menaker, pemberian THR keagamaan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam
masa pemulihan ekonomi ini, THR diharapkan dapat menstimulus konsumsi masvarkat yang
mendo-rong pertumbuhan ekonomi.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan," tegas politisi dari Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) itu.
Dalam surat edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketena
gaker jaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Adapun dalam pelak-sanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR juga diberikan
kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasar kan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
81
