Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, diberikan THR dengan ketenntan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan,
diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian
dikali 1 bulan upah.

Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai
masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang
telan mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata
upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Dalam SE itu juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan
berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan
dalam peraturan perun-dang-undangan, Menaker meminta gubernur dan bupati/wali kota agar
memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepakatan yang di laksanakan secara kekeluar gaan dan dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR dengan syarat
paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pe kerja/buruh
vangbersang kutan," kata Menaker Ida.

Menaker Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut
harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-un-dangan.

"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," katanya.

Menaker juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk
membayar THR sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan secara transparan.

Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR dan pelaksanaan
koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, Menaker meminta gubernur dan
bupati/walikota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannva terhadap pelanggaran
pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil
pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Ia juga meminta gubernur dan bupati /wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
prosedur/ protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

"Kami meminta gubernur dan bupati/wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya, (h/ sam)

82