Page 858 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 858

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dipantau dari Jakarta pada Senin (12/4), seperti
              dikutip dari Antara.
              Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
              2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada
              para gubernur di seluruh Indonesia.

              Dalam  edaran  itu,  ia  menyatakan  pembayaran  THR  harus  sesuai  dengan  ketentuan
              perundangan-undangan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan  dan  Peraturan  Menaker  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Tunjangan  Hari  Raya
              Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Bagi  perusahaan  yang  terdampak  Covid-19  dan  tidak  mampu  memberikan  THR  2021  sesuai
              dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan
              dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
              dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.

              Hasil  dari  dialog  tersebut  harus  dilaporkan  ke  Dinas  Ketenagakerjaan  setempat  dengan
              pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan.

              Dia mengingatkan terdapat sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.
              "Pengusaha  yang  terlambat  membayar  THR  keagamaan  kepada  pekerja  atau  buruh  dikenai
              denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
              kewajiban pengusaha untuk membayar," kata Ida.

              Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
              administrasi  sesuai  ketentuan  pemerintah.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  teguran  tertulis,
              pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta
              pembekuan kegiatan usaha.
              Selain itu, pengenaan denda dan sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
              untuk tetap membayar THR kepada pekerja.

              ( Dari sedikit informasi di atas semoga memberikan tambahan paham anda dari apa yang sajikan
              saat ini. Semoga artikel yang membahas Menaker Ingatkan, Pengusaha Kena Denda dan Sanksi
              Jika  Tak  Bayar  THR  Ini  menjadikan  anda  semakin  tertarik  dengan  mudahnya  mendapatkan
              informasi dari dari internet.

              Artikel di kutip dari berbagai sumber dan kami rangkum kembali dengan bahasa yang sebaik
              mungkin. dan jangan lupa share postingan ini ke sosial media kalian.

              Repost for: AEOmedia.com.



















                                                           857
   853   854   855   856   857   858   859   860   861   862   863