Page 854 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, komitmen ini harus dibuktikan karena
Pemerintah telah memberikan banyak bantuan ataupun insentif kepada para pengusaha.
Bantuan dan insentif itu digelontorkan untuk menghadapi Pandemi COVID-19.

"Untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat
waktu kepada pekerja atau buruh," kata dia saat konferensi pers, Senin, 12 April 2021.

Ida menekankan, ketetapan ini telah dimuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021. SE ini terbitkan ditegaskannya berdasarkan Lembaga Kerja Sama (LKS)
Tripartit Nasional, tim kerja dewan pengupahan nasional dan komunikasi dengan pengusaha dan
serikat pekerja.

Ida juga menekankan, pada 2020 pemerintah juga telah memberikan ruang dalam keuangan
perusahaan bahwa pembayaran THR kala itu diperbolehkan untuk bayar secara bertahap atau
dicicil. Selain itu, boleh ditetapkan berdasarkan dialog antara pengusaha dan pekerjanya.

"Pada 2020 Kemnaker telah memberi pelonggaran ke perusahaan yang tidak mampu membayar
THR keagamaan pada waktu yang ditentukan perundang-undangan," paparnya.

Saat itu. dia menekankan, berdasarkan SE Menaker Nomor 6 Tahun 2020 ditetapkan karena
perekonomian sangat tertekan Pandem COVID-19. Namun, saat ini ditegaskannya perekonomian
telah mulai membaik dan aktivitas masyarakat sudah mulai bergerak.

"Awal tahun 2021 roda perekonomian sudah mulai bergerak serta kegiatan masyarakat juga
sudah mulai kembali berjalan meski secara terbatas menuju ke arah pemulihan," ucapnya.

Ida menegaskan, batas waktu yang telah ditetapkan untuk membayar THR adalah 7 hari sebelum
hari raya keagamaan Idul Fitri berlangsung. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 tahun 2016.
"Sudah saya sampaikan ketentuan THR sebagaimana ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun
2016 bahwa pembayaran THR harus diberikan H-7 sebelum hari raya itu tiba," tegas dia.

853