Page 856 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 856
Kemenaker juga meminta semua kepala daerah agar menginstruksikan pengusaha di wilayahnya
agar menyatakan THR sesuai dengan ketentuan.
Bagi perusahaan yang tidak mampu, diminta untuk mengadakan dialog dengan buruh agar
menghasilkan kesepakatan tertulis namun tetap kekeluargaan.
"Kesepakatan itu tidak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR 2021. Dan
hasilnya harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, " ujar Ida.
Saat ini, Kemenaker juga sudah membentuk Satgas Layanan dan Konsultasi untuk pembayaran
THR baik di pusat maupun di daerah.
Tahun lalu, pemerintah sudah memberikan kelonggaran bagi dunia usaha dengan mengizinkan
THR dibayar dengan dicicil. Yaitu lewat Surat Edaran Menaker No 6 Tahun 2020.
Pertimbangannya saat itu, adalah kelangsungan dunia usaha di tengah pandemi dan kebutuhan
buruh atas pemenuhan pembayaran THR.
"Tapi sekarang roda ekonomi sudah bergerak, pemulihan ekonomi bergerak meski perlahan, dan
pertumbuhan ekonomi sudah bergerak ke arah positif, " pungkas Ida.
Keputusan itu diambil setelah pemerintah berdiskusi dengan Tripartit, Dewan Pengupahan
Nasional, perwakilan Serikat buruh dan pengusaha
855
