Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2021

UU CIPTA KERJA DIANGGAP BERESKAN TIGA MASALAH KRONIK PENGHAMBAT
INVESTASI
Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dianggap sebagai solusi dalam meningkatkan iklim investasi
di dalam negeri lebih bergelora dari pusat hingga di berbagai daerah. Makanya, perlahan-lahan
perekonomian bangsa dapat terdongkrak lebih baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan
pemerintah.

"Mendorong pertumbuhan ekonomi ini dijawab dengan omnibus law atau UU Cipta Kerja," kata
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam pada Diskusi Media bertajuk
"Strategi Indonesia Meraih Investor" yang diselenggarakan oleh Forum Merdeka Barat 9 (FMB9),
yang dikutip Selasa (15/6/2021).

Menurut dia, adanya perundangan atau payung hukum memberikan angin segar bagi investor
yang akan datang ke Indonesia. Melalui aturan itu berpotensi menyelesaikan tiga permasalahan
kronik yang berkaitan ketenagakerjaan, perizinan, dan perpajakan yang kerap menjadi kendala
dalam menggelorakan investasi di dalam negeri.

"Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kronik tersebut,"
tuturnya.

Pertama, kebijakan dari UUCK akan membuat ketenagakerjaan di dalam negeri menjadi lebih
berkualitas dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan vokasi kepada calon-calon pekerja di
berbagai sektor industri. Dengan begitu, pekerja yang terjun langsung di industri terkait memiliki
keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.

Pemerintah dapat menggandeng berbagai perguruan tinggi bergengsi untuk melakukan
pelatihan tersebut. Sehingga, tenaga kerja yang ada di dalam negeri dapat sepenuhnya memiliki
keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri terkait.

"Pendidikan ketenagakerjaan dapat dibuat dengan sistem vokasi, tetapi jangan pakai platform
perusahaan yang besar," imbuhnya.

Kedua, UUCK akan membuat perizinan akan semakin mudah. Sehingga, pengajuan yang
dilakukan oleh para pengusaha dapat dilakukan dengan waktu yang lebih cepat daripada
sebelumnya. Ini penting, supaya kegiatan pengelolaan perusahaan dapat berjalan lancar dengan
dilengkapi oleh perizinan dari instansi terkait. Atau, perusahaan yang tidak berkaitan dengan
lingkungan, kepentingan publik, dan kesehatan tidak perlu dilakukan perizinan kepada pihak-
pihak yang terkait dari mulai pusat hingga daerah.

"Izin itu pasti yang berurusan dengan kepentingan publik seperti masalah lingkungan,
kepentingan publik atau lingkungan dapat dilakukan dalam waktu yang cepat," imbuhnya.

Ketiga, perundangan di atas akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
perpajakan yang kerap menjadi masalah dalam menarik minat investor dari dalam dan luar
negeri. Karena, kebijakan tersebut membuat kepastian hukum bagi para investor yang datang
ke dalam negeri.

Dengan begitu dapat membangun iklim perpajakan yang menciptakan kenyamanan, keamanan,
dan bebas dari korupsi secara konsisten.Adanya hal di atas, akan berpeluang besar dalam
transformasi perekonomian dalam negeri. Yang dapat membawa perekonomian Indonesia
menjadi lebih baik di masa depan.

Bob Berharap, pemerintah dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan
dengan perundangan di atas mengimplementasikan setiap butir perundangan tersebut. Jadi,

60