Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020

"Kami membutuhkan waktu untuk mengecek, 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit," ungkap
Ida, belum lama ini.
Kedua, mekanisme transfer antar perbankan. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan
Soes Hindharno mengatakan pemerintah melakukan transfer subsidi upah melalui Himpunan
Bank-bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Padahal, rekening bank penerima subsidi ada yang berasal dari bank swasta. Hal ini membuat
proses transfer membutuhkan waktu tambahan dari pemerintah ke Himbara lalu diteruskan ke
bank swasta sesuai rekening penerima.

"Yang belum sampai menunggu waktu saja. Saya punya keyakinan banknya bukan satu
manajemen dengan Himbara, non-Himbara. Maksimal 5 hari, ditunggu saja," kata Soes.

Ketiga, perusahaan belum menyetorkan rekening pekerja yang merupakan calon penerima
subsidi upah ke BP Jamsostek.

Data per akhir Agustus 2020 mencatat ada 15,7 juta calon penerima subsidi upah, namun nomor
rekening yang sudah dikantongi BP Jamsostek (dulu BPJS Ketenagakerjaan) baru sekitar 13,8
juta rekening.

Keempat, nomor rekening masih dalam tahap validasi. Data terakhir mencatat baru 10,8 juta
rekening yang tervalidasi.

Validasi bertujuan untuk menyesuaikan identitas nomor rekening dengan identitas
kependudukan calon penerima. Dengan begitu, tidak ada kesalahan tujuan pencairan.

Kelima, pekerja memang tidak memenuhi syarat sebagai calon penerima. Syaratnya, yaitu calon
penerima merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP).

Lalu, terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek yang masih aktif di program kepesertaan dan
membayar iuran sampai Juni 2020. Kemudian, peserta membayar besaran iuran berdasarkan
ketentuan iuran bagi pekerja di bawah Rp5 juta sesuai yang dilaporkan ke BP Jamsostek.

Selanjutnya, calon penerima memiliki rekening bank yang masih aktif. Kemudian, calon penerima
harus memastikan masuk dalam peserta penerima manfaat Kartu Prakerja.
kbc 10.

102