Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 14
berdampak lingkungan akan dibantu atau diasistensi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam
penyusunan AMDAL.
Kedua, pemerintah pusat mengatur penataan dan pengembangan berkeadilan untuk kepastian
berusaha terkait juga dengan hubungan kerja serta keberpihakan kepada koperasi dan UMKM.
"Ketiga, kemudahan mendapatkan nomor induk berusaha, izin edar, SNI dan sertifikasi jaminan
produk halal," katanya.
Menurut Henra, pada dasarnya pendekatan RUU Cipta Kerja dalam dukungan pada UMKM itu
lebih kepada standarisasi, bukan izin. Izin hanya diperlukan bagi UMKM yang aktivitasnya
memiliki dampak lingkungan dan keamananan. "Jika tidak, maka usaha mikro dan kecil (UMK)
tidak memerlukan izin," ujarnya.
Henra juga mengatakan RUU Cipta Kerja juga mengatur dana alokasi khusus untuk
pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Menurut dia, dukungan terhadap UMKM melalui RUU
Cipta Kerja itu diharapkan akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak
dan luas lagi dari sektor UMKM.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Forum UMKM IKM Tangerang Selatan Didi Purwadi
menyebut dukungan RUU Cipta Kerja pada UMKM perlu disambut dengan baik, karena 90 persen
usaha kita adalah sektor UMKM. Dukungan RUU Cipta Kerja pada UMKM diharapkan dapat
menempatkan Indonesia menjadi salah satu di antara lima negara dengan ekonomi terkuat di
dunia pada 2045.
13
