Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 13
Judul RUU Ciptaker Diklaim Dukung Pengembangan UMKM dan Koperasi
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qg04zs480/ruu-ciptaker-diklaim-dukung-
pengembangan-umkm-dan-koperasi
Jurnalis Muhammad Akbar
Tanggal 2020-09-02 05:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Henra Saragih (anggota Kelompok Kerja Penyusunan RUU Cipta Kerja) RUU Cipta Kerja
hadir salah satunya sebagai wujud dukungan pada UMKM dan Koperasi. Sumbangsih UMKM
selama ini pada Produk Domestik Bruto (PDB) cukup tinggi, yakni 60,34 persen dan menyerap
sekitar 37 persen tenaga kerja yang ada
Ringkasan
Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja diklaim memberikan dukungan pada sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. RUU yang sampai kini masih menyisakan
polemik di masyarakat itu dinilai juga mendorong pemerintah pusat untuk mengatur bagi
pengembangan UMKM dan koperasi secara adil.
RUU CIPTAKER DIKLAIM DUKUNG PENGEMBANGAN UMKM DAN KOPERASI
JAKARTA -- Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja diklaim memberikan dukungan pada
sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. RUU yang sampai kini masih
menyisakan polemik di masyarakat itu dinilai juga mendorong pemerintah pusat untuk mengatur
bagi pengembangan UMKM dan koperasi secara adil.
"RUU Cipta Kerja hadir salah satunya sebagai wujud dukungan pada UMKM dan Koperasi.
Sumbangsih UMKM selama ini pada Produk Domestik Bruto (PDB) cukup tinggi, yakni 60,34
persen dan menyerap sekitar 37 persen tenaga kerja yang ada," kata Henra Saragih, anggota
Kelompok Kerja Penyusunan RUU Cipta Kerja, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/9).
Hendra menyampaikan hal tersebut saat berbicara pada diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan
UMKM dalam RUU Cipta Kerja yang digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam diskusi tersebut, Henra menyampaikan tiga poin utama yang telah disepakati oleh DPR
RI dan Pemerintah terkait perlindungan UMKM dan Koperasi. Pertama, kegiatan UMKM yang
12
