Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 11
Saat ini data yang tervalidasi mencapai 11,3 juta. Dari jumlah tersebut telah diserahkan sebanyak
total 5,5 juta data peserta dalam dua tahap.
Agus menjelaskan, ada dua alternatif tindakan atas nomor rekeningpekerjayang tidak lolos
validasi. Pertama BPJamsostekakanmengem-balikan data nomor rekening kepada perusahaan
peserta untuk melakukan konfirmasi ulang. Itu jika penyebabnya bukan karena ketidaksesuaian
dengan Permena-ker14/2020.
Kedua terkait kondisi data peserta tidak valid karena tidak sesuai kriteria yang disebutkan dalam
Permenaker dimaksud. Maka nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar
penerima BSU. Jumlah data rekening peserta tidak valid ini mencapai 1,6 juta orang
"Kami terus mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk segera menyampaikan data nomor
rekening peserta yangmemenuhi persyaratan, dengan batas waktu telah diperpanjang hingga
tanggal 15 September 2020," ajaknya.
Pengamat Ekonomi Unhas, Anas Iswanto Anvvar menilai, semakin cepat BSU tersalur maka
semakin bagus untuk mempercepat perputaran ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, daya
beli akan cepat terdorong.
Namun diharapkan juga penyalurannya tepat sasaran. Bagi yang betul-betul membutuhkan "BSU
ini menjadi stimulus yang ditunggu-tunggu masyarakat saat ini. Artinya sangat dibutuhkan
sekali," nilainya.
Selain BSU, Ketua Prodi Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unhas ini melihat, stimulus pulsa untuk ASN
dan mahasiswa bisa menggerakkan perekonomian. Pengeluaran masyarakatyang biasanya
digunakan umukmembeli pulsa atau kuota bisa dialihkan untuk kebutuhan pokok.
Kementerian Keuangan resmi memberikan pulsa gratis sebagai biaya paket data dan komunikasi
bagi PNS dan mahasiswa. Nominalnya bervariasi mulai dari Rp 150 ribu hingga Rp400 ribu per
bulan. Stimulus ini diberikan hingga 31 Desember, (tam/iad)
caption:
KENORMALAN BARU-Pengunjung mengenakan masker saat berjalan-jalan ke salah satu pusat
perbelanjaan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar Selasa,1 September. Bantuan subsidi upah yang
diberikan pemerintah diyakini dapat mendorong perekonomian.
10
