Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 6
Judul RUU Cipta Kerja masuk periode menentukan
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://insight.kontan.co.id/news/ruu-cipta-kerja-masuk-periode-
menentukan
Jurnalis vendy yhulia susanto
Tanggal 2020-09-02 07:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Memasuki bulan September 2020, pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU)
Cipta Kerja masuk fase krusial. Pasalnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelumnya mengatakan
bahwa pembahasan beleid sapu jagat ini sudah 79% dan sisanya sekitar 21% akan diselesaikan
September 2020.
RUU CIPTA KERJA MASUK PERIODE MENENTUKAN
Memasuki bulan September 2020, pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU)
Cipta Kerja masuk fase krusial. Pasalnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelumnya mengatakan
bahwa pembahasan beleid sapu jagat ini sudah 79% dan sisanya sekitar 21% akan diselesaikan
September 2020.
Hal ini diungkapkan Anggota Baleg DPR Hendrawan Supratikno kepada KONTAN pertengahan
Agustus 2020 lalu. Politisi PDIP ini menyatakan, sekitar 1.700 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
sisa dari total 8.000 DIM bakan selesai akhir September atau awal Oktober 2020 sebelum masa
reses DPR pada pertengahan Oktober 2020 nanti berakhir.
Namun, target ini bisa saja kembali molor apabila melihat pembahasan yang hingga kini masih
berkutat di Bab III tentang ekosistem investasi. Pembahasan ini harus memerinci aturan main
investasi di setiap sektor usaha.
Pekan lalu Baleg DPR telah menyelesaikan pembahasan sektor pertanian yang didalamnya
mengupas tiga Undang-undang (UU), yakni peternakan, perkebunan, dan hortikultura. Pekan
ini, pembahasan masuk ke sektor kehutanan dan yang menjadi topik pembahasan utama adalah
revisi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Bahas sektor kehutanan
Sejumlah poin-poin usulan revisi UU 41/1999 menjadi sorotan Baleg DPR. Beberapa poin yang
menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR pada sektor ini.
5