Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 7
Pertama, poin tentang pengukuhan kawasan hutan. Pemerintah mengusulkan pengukuhan
kawasan hutan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan koordinat geografis atau
satelit.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang
Hendroyono mengatakan, teknologi satelit memungkinkan penentuan batas-batas hutan bisa
selesai. "Teknologi satelit yang menjamin tanda batas selesai," kata Bambang saat rapat
pembahasan DIM RUU Cipta Kerja di Baleg, Selasa (1/9).
Anggota Panja Andreas Eddy Susetyo mengatakan, yang jadi permasalahan selama ini adalah
adanya konflik pengelolaan lahan di kawasan hutan antara korporasi dengan masyarakat adat.
Kedua, pengaturan luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai kondisi fisik dan geografis
Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebelumnya dalam UU 41/1999 menetapkan kawasan kawasan
hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas DAS. Namun bab ini dikritisi oleh Baleg
DPR karena UU dianggap tidak pro lingkungan hidup dan terlalu liberal.
Rencananya, pembahasan DIM sektor kehutanan ini akan dilanjutkan pada Rabu (2/9) ini untuk
membahas poin-poin penting lainnya dalam beleid ini.
6
