Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 156
Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat
Karya Tunai (cash for work) yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia.
Dari pagu belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020 sebesar
Rp85,70 triliun, hingga akhir Agustus ini telah terealisasi sebesar Rp41,17 triliun atau 48.13
persen.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar
Rp85,70 triliun tersebut setelah dilakukan realokasi anggaaran penanganan COVID-19 sebesar
Rp.44,58 triliun dari pagu semula Rp120,2 triliun.
Dalam perjalanan, terdapat tambahan pagu sebesar Rp1,67 triliun untuk mendukung program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Prioritas Nasional, pengembangan food estate, dan
Kawasan Industri. Selain itu terdapat tambahan pagu dari sumber luncuran Pinjaman dan Hibah
Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp84,02 triliun.
"Dari total Rp1,67 Triliun tersebut, kami alokasikan pagu untuk mendukung program Pemulihan
Ekonomi Nasional Rp1,362 triliun, Program Prioritas Nasional (seperti pengadaan tanah di KSPN
dan pembangunan MCK di lingkungan Pesantren) Rp188 miliar, dan untuk mendukung
pengembangan food estate di Kalteng dan kawasan industri sebesar Rp125 miliar," kata Basuki.
Menurut dia, tercatat hingga akhir Agustus tahun 2020, penyerapan keuangan Kementerian
PUPR sebesar 48,13 persen atau senilai Rp41,17 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp85,70
triliun. Sementara untuk progres fisik mencapai 48,15 persen.
Basuki juga melaporkan prognosis penyerapan keuangan terhadap DIPA Kementerian PUPR
tahun 2020 sebesar Rp83,62 triliun atau 97,58 persen dari keseluruhan pagu Rp85,70 triliun.
Perkiraan sisa anggaran sebesar Rp2,08 triliun atau 2,42 persen terdiri atas belanja pegawai,
sisa loan, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang tidak bisa diserap.
Anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp85,70 triliun tersebut dialokasikan sesuai prioritas
belanja untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp28,5 triliun, konektivitas
sebesar Rp29,6 triliun, permukiman sebesar Rp16,7 triliun, perumahan sebesar Rp7,9 triliun,
SIBB, BK, PI sebesar Rp2,9 triliun.
.
155
