Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020

Sebab menurutnya, berdasarkan data Kemnaker RI dan BP Jamsostek per April 2020 - 27 Mei
2020, terdapat 1.757.464 orang pekerja formal dan informal yang terdampak Covid-19. Mereka
disebutnya sangat membutuhkan perhatian dan bantuan stimulan dari pemerintah untuk
memberikan dampak positif dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ia menyatakan, Kemnaker terus berupaya menekan angka kemiskinan sekaligus
mensejahterakan petani melalui program padat karya. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko
Widodo yang menghendaki program padat karya berbasis pertanian menjadi ujung tombak untuk
menekan angka kemiskinan, khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani.

"Sektor pertanian ini mempunyai peran penting dalam pembangunan. Ini karena selain
menyediakan pangan bagi masyarakat, pertanian juga menjadi sektor penggerak perekonomian,
terutama di desa," ucapnya.

Ia mengemukakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) telah merumuskan indikator untuk
mengukur tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja, yang disebut Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT). Berdasarkan data BPS, katanya, sejak 2015 hingga 2019, TPT mengalami
penurunan sebesar 0,90 persen poin.

Tidak hanya itu, sambungnya, struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada
2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama, yakni pertanian sebesar 27,33%,
perdagangan sebesar 18,81%, dan industri pengolahan sebesar 14,96%.

Menaker Ida berharap, program padat karya ini dapat menyentuh langsung kebutuhan publik,
sehingga dapat memberikan peningkatan produksi pertanian, pengentasan kemiskinan, dan
penyediaan lapangan kerja.

"Program padat karya ini selain menyejahterakan petani juga bisa menjadi dorongan dalam
upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Namun demikian, katanya, upaya memberdayakan masyarakat penganggur ter-PHK dan
dirumahkan akibat Covid-19 supaya menjadi petani produktif tidak bisa dilakukan sendirian,
tetapi perlu bersinergi antar stakeholder. Pihaknya meminta kepala daerah dapat bersama-sama
dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menekan tingkat pengangguran yang ada di
daerah dengan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.
"Kegiatan padat karya ini diharapkan dapat mempunyai efek ganda (multiplier effect) yang
berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih permanen," tutup Menaker Ida. (*).

29