Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 33
Judul Empat masalah ini bakal terjadi jika RUU Cipta Kerja tidak disahkan
Nama Media jateng.antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/333282/empat-masalah-ini-
bakal-terjadi-jika-ruu-cipta-kerja-tidak-disahkan
Jurnalis Wisnu A.N
Tanggal 2020-09-02 00:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Samsul Arifin (Ekonom dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama) Solusi Bangkitkan
Ekonomi di Pantura Pasca Pandemi
negative - Samsul Arifin (Ekonom dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama) Keempat hal tersebut
banyak berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan ekonomi Indonesia secara
keseluruhan
positive - Samsul Arifin (Ekonom dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama) Ini harus dicapai pada
2024, kalau regulasi yang ada tidak simpel dan tidak mendukung pengembangan dunia usaha,
ini tentunya akan berdampak pada pengembangan ekonomi kedepannya
positive - Samsul Arifin (Ekonom dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama) Pola tata kerja
perusahaan dan perilaku masyarakat juga harus diawasi pascaCOVID-19 ini. Dunia semakin
berkembang dan saling sodok, kalau kita tidak siap dan masih bicara soal regulasi yang bertele-
tele kita pasti akan ketinggalan
positive - Mamik Indriyani (ekonom dari) Secara konsep saya mengusulkan untuk RUU Cipta
Kerja harus bisa mengakomodasi kepentingan UMKM dan koperasi
positive - Mamik Indriyani (ekonom dari) Kalau RUU Cipta Kerja ini bisa mengurangi hambatan
tentunya akan membawa perubahan dan pada era globalisasi seperti sekarang ini, negara tidak
boleh menghambat masuknya investasi sebab akan berdampak besar terhadap perkembangan
usaha baik kecil, menengah, sampai besar
Ringkasan
Ekonom dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Kabupaten Jepara, Samsul Arifin,
menyebutkan ada empat permasalahan nyata yang bisa terjadi jika Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Kerja tidak disahkan oleh pemerintah dengan persetujuan dari legislatif.
32
