Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 34
EMPAT MASALAH INI BAKAL TERJADI JIKA RUU CIPTA KERJA TIDAK DISAHKAN
Semarang - Ekonom dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Kabupaten Jepara, Samsul
Arifin, menyebutkan ada empat permasalahan nyata yang bisa terjadi jika Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja tidak disahkan oleh pemerintah dengan persetujuan dari legislatif.
"Keempat hal tersebut banyak berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan ekonomi
Indonesia secara keseluruhan," katanya saat menjadi pembicara pada diskusi dari bertajuk
"Solusi Bangkitkan Ekonomi di Pantura Pasca Pandemi" melalui aplikasi Zoom di Semarang,
Selasa (1/9).
Empat masalah itu adalah lapangan kerja jelas akan pindah ke negara yang lebih kompetitif,
daya saing pekerja kita akan relatif lebih rendah, jumlah penduduk yang menganggur juga akan
sangat banyak, dan Indonesia akan terus terjebak dalam "middle income trap".
Menurut dia, ada tujuan besar yang perlu dicapai Indonesia pada 2045 dan ini harus dilakukan
dengan langkah-langkah kecil yang strategis seperti regulasi dan perizinan harus diharmonisasi
serta disimplifikasi.
Investasi yang berkualitas juga harus diciptakan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja
berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.
"Ini harus dicapai pada 2024, kalau regulasi yang ada tidak simpel dan tidak mendukung
pengembangan dunia usaha, ini tentunya akan berdampak pada pengembangan ekonomi
kedepannya," ujarnya.
Perubahan perspektif investor dalam memilah target investasi pascapandemi COVID-19 juga
harus direspons dengan tepat karena regulasi untuk mempermudah investasi masuk adalah
magnet yang diperlukan untuk menarik investor kembali masuk ke Indonesia.
"Pola tata kerja perusahaan dan perilaku masyarakat juga harus diawasi pascaCOVID-19 ini.
Dunia semakin berkembang dan saling sodok, kalau kita tidak siap dan masih bicara soal regulasi
yang bertele-tele kita pasti akan ketinggalan," kata Samsul.
Sementara itu, ekonom dari Universitas Muria Kudus, Mamik Indriyani, menilai regulasi-regulasi
yang menghambat kemajuan UMKM dan koperasi harus dihilangkan.
"Secara konsep saya mengusulkan untuk RUU Cipta Kerja harus bisa mengakomodasi
kepentingan UMKM dan koperasi," ujarnya.
Mamik menyoroti regulasi daerah yang kerap kali menjadi penghambat bagi UMKM dan koperasi
sehingga harus ada terobosan yang bisa menghilangkan hambatan-hambatan regulasi tersebut.
"Kalau RUU Cipta Kerja ini bisa mengurangi hambatan tentunya akan membawa perubahan dan
pada era globalisasi seperti sekarang ini, negara tidak boleh menghambat masuknya investasi
sebab akan berdampak besar terhadap perkembangan usaha baik kecil, menengah, sampai
besar," katanya..
33
