Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 57
"Untuk Yogyakarta kurang lebih 244.000 pekerja yang sudah valid data nomor rekeningnya
sesuai NIK," kata Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Asri Basir di
Yogyakarta, Selasa.
Menurut Asri, sekitar 93 persen dari seluruh pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan di DIY yang
totalnya mencapai 264.000 orang itu dinyatakan telah memenuhi syarat menerima BSU.
"Sisanya yang tidak dapat adalah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan di DIY yang upahnya
di atas Rp5 juta," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah memberikan subsidi gaji senilai Rp600.000 per bulan selama
empat bulan atau total Rp2,4 juta kepada 15.725.232 pekerja dengan upah kurang dari Rp5 juta
per bulan yang sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan BPJS Ketenagakerjaan paling
lambat 30 Juni 2020.
Penyaluran subsidi dilakukan dua tahap dengan nilai masing-masing Rp1,2 juta setiap kali
penyaluran dan tahap pertama dimulai pada 27 Agustus 2020.
"Perlu ditekankan bahwa anggaran bantuan ini dari pemerintah, bukan dari BPJS
Ketenagakerjaan. Kami hanya diminta menyajikan data saja," kata Asri.
Ia tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pekerja yang telah menerima bantuan itu pada
tahap pertama. Meskipun demikian, selama telah memenuhi syarat, para pekerja peserta BPJS
Ketenagakerjaan itu dipastikan akan mendapatkan bantuan yang disalurkan secara bertahap.
"Penyaluran langsung dari rekening pemerintah ke rekening masing-masing pekerja. Selama
memenuhi syarat dia pasti dapat," kata Asri.
Untuk menjamin kesejahteraan pekerja, ia berharap seluruh perusahaan di DIY segera
mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mengklaim sebanyak 99 persen perusahaan menengah ke atas di DIY telah mendaftarkan
pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Sebagian besar yang belum mendaftarkan
adalah perusahaan menengah ke bawah atau UMKM. Ini yang teman-teman terus sosialisasi dan
edukasi," kata dia.
Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Adi Hendarto mengatakan terkait
dampak dari pandemi COVID-19, sampai saat ini ada 1.200 perusahaan yang mengajukan
program relaksasi.
"Namun, sejauh ini kami belum memberikan jawaban karena memang belum ada regulasinya,"
kata Adi.
56
