Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 95
Judul Polemik Omnibus Law, Ketua DPC Solo Serikat Pekerja Nasional
Singgung Nasib Pegawai Kontrak
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/01/polemik-omnibus-
law-ketua-dpc-solo-serikat-pekerja-nasional-singgung-nasib-pegawai-
kontrak
Jurnalis Nanda Lusiana Saputri
Tanggal 2020-09-01 19:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Muhammad Sholihuddin (Ketua DPC Solo Serikat Pekerja Nasional) Sedangkan kalau
berdasarkan ketentuan Undang-Undnag PKWT hak-hak normatif tidak mendapatkan, sehingga
otomatis supplementalsecurity income itu tidak ada kejelasan
neutral - Muhammad Sholihuddin (Ketua DPC Solo Serikat Pekerja Nasional) Sehingga kita tidak
ada kejelasan apakah kita bisa jadi karyawan tetap atau tidak.
positive - Muhammad Sholihuddin (Ketua DPC Solo Serikat Pekerja Nasional) Jalan kami tinggal
kita mendorong ke fraksi-fraksi dan stakeholder yang ada untuk menolak omnibus law
positive - Muhammad Sholihuddin (Ketua DPC Solo Serikat Pekerja Nasional) Dari kami resolusi
ada lima Undang-Undang, sehingga dari lima Undang-Undang itu bisa menguntungkan pekerja
dan pengusaha. Intinya kami dari serikat pekerja nasional tarik aja omnibus law dari prolegnas
positive - Muhammad Sholihuddin (Ketua DPC Solo Serikat Pekerja Nasional) Dari kami resolusi
ada lima Undang-Undang, sehingga dari lima Undang-Undang itu bisa menguntungkan pekerja
dan pengusaha.
neutral - Willy Aditya (None) Kemudian, berkenaan dengan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam
RUU Cipta Kerja dikembalikan sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, dengan
proses yang dipertimbangkan secara seksama
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sebaiknya klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja bila memungkinkan. Apabila mungkin sepuluh
klaster lain ingin cepat-cepat diselesaikan, ingin cepat-cepat disahkan
Ringkasan
Dalam beberapa waktu terakhir, omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
masih menjadi perdebatan di tingkat nasional.
94
