Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 96
Polemik soal omnibus law ini bahkan berhasil membuat para pekerja turun ke jalan.
POLEMIK OMNIBUS LAW, KETUA DPC SOLO SERIKAT PEKERJA NASIONAL
SINGGUNG NASIB PEGAWAI KONTRAK
Dalam beberapa waktu terakhir, omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
masih menjadi perdebatan di tingkat nasional.
Polemik soal omnibus law ini bahkan berhasil membuat para pekerja turun ke jalan.
Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah membatalkan RUU omnibus law yang dianggap
merugikan para pekerja.
Terkait dengan hal itu, Ketua DPC Solo Serikat Pekerja Nasional, Muhammad Sholihuddin
memberikan tanggapannya.
Dalam diskusi Panggung Demokrasi yang disiarkan langsung di kanal YouTube Tribunnews.com,
Sholihuddin menjelaskan, mengapa omnibus law ditolak keras oleh para pekerja.
Menurut Sholihuddin, satu di antara poin yang menjadi persoalan dari omnibus law adalah nasib
kejelasan pekerja.
Kawal Omnibus Law Cipta Kerja, DPR RI Bentuk Tim Perumus Bersama Serikat Pekerja Pimpinan
DPR dan Baleg Temui Massa Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Ia kemudian menyinggung
soal nasib Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pegawai kontrak.
Sholihuddin menjelaskan, dalam omnibus law tersebut tidak ada batasan untuk pegawai kontrak.
"Jadi di sini untuk PKWT ini tidak ada batasannya, misalnya, saya masuk kerja di suatu
perusahaan di situ kita dijadikan PKWT ini bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya, bisa
selama-lamanya." "Sehingga kita tidak ada kejelasan apakah kita bisa jadi karyawan tetap atau
tidak." "Sedangkan kalau berdasarkan ketentuan Undang-Undnag PKWT hak-hak normatif tidak
mendapatkan, sehingga otomatis supplementalsecurity income itu tidak ada kejelasan," papar
Sholihuddin.
Ia mengatakan, sebenarnya pihaknya telah menyampaikan terkait dengan omnibus law ini ke
pemerintah dan DPR berulang kali.
"Jalan kami tinggal kita mendorong ke fraksi-fraksi dan stakeholder yang ada untuk menolak
omnibus law," paparnya.
Namun, selain menolak omnibus law, Sholihuddin menjelaskan, pihaknya juga mempunyai
resolusi untuk penguatan UU yang ada.
"Dari kami resolusi ada lima Undang-Undang, sehingga dari lima Undang-Undang itu bisa
menguntungkan pekerja dan pengusaha." "Intinya kami dari serikat pekerja nasional tarik aja
omnibus law dari prolegnas," tegasnya.
Apa Itu Omnibus Law ? Dikutip laman resmi DPR RI dari Kontan.co,id , istilah omnibus berasal
dari bahasa latin yang berasal dari bahasa latin yang berarti untuk semuanya.
Sementara makna omnibus law artinya satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa
undang-undang untuk menyasar isu besar di sebuah negara.
Omnibus law yang dikenal dengan UU sapu jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan
menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran.
95
