Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020

Omnibus law itu akan mengubah puluhan UU yang dinilai menghambat investasi, termasuk di
antaranya UU Ketenagakerjaan. Setidaknya, ada 74 UU yang terdampak UU ini.
Omnibus law sendiri hal lazim di negara-negara common law dan kurang dikenal di negara
bersistem civil law seperti Indonesia.

Panja RUU Cipta Kerja Kembali Lanjutkan Pembahasan DIM Omnibus Law Akademisi: Omnibus
Law RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Di Amerika Serikat,
omnibus law telah digunakan sebagai UU lintas sektor.

Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU
sekaligus.

Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU yang terdampak dari omnibus law.
Kesepahaman antara serikat pekerja dan DPR soal RUU Cipta Kerja DPR dan konfederasi serikat
pekerja atau buruh dalam tim perumusan RUU Cipta Kerja telah menghasilkan beberapa
kesepahaman dalam menyikapi RUU tersebut.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, berkenaan dengan materi
muatan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang sudah terdapat putusan Mahkamah
Konstitusi, harus didasarkan pada putusan MK.

Putusan tersebut di antaranya, tentang perjanjian kerja waktu tertentu, upah, pesangon,
hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial, dan materia
muatan lain yang terkait dengan putusan MK.

Fraksi PKS Desak Pemerintah Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law Cipta Kerja
"Kemudian, berkenaan dengan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja
dikembalikan sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, dengan proses yang
dipertimbangkan secara seksama," kata Willy.

Selanjutnya, kata Willy, berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif
terhadap perkembangan industri, maka pengaturannya dapat dimasukan di dalam RUU Cipta
Kerja dan terbuka terhadap masukan publik.

KSPI minta Klaster Ketenagakerjaan dikeluarkan Sementara, Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU
Cipta Kerja bila RUU Cipta Kerja ingin segera disahkan.

"Sebaiknya klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja bila memungkinkan.
Apabila mungkin sepuluh klaster lain ingin cepat-cepat diselesaikan, ingin cepat-cepat disahkan,"
ujar Said dikutip dari laman yang sama.

Dia pun meminta agar DPR bisa menyampaikan pandangan ini kepada pemerintah dan
pemerintah bisa memahami permintaan serikat pekerja/buruh.

Bahas Omnibus Law Cipta Kerja di Masa Reses, Legislator PKS Ingatkan Tata Tertib DPR Dia
melanjutkan, serikat buruh pun sepakat bila investasi segera masuk ke Indonesia.

Izin berinvestasi dipermudah dan hambatan-hambatan investasi dihilangkan khususnya dengan
adanya pandemi Covid-19.

Namun, dia berharap bila RUU Cipta kerja ini disahkan, pekerja atau buruh di seluruh tanah air
tetap terlindungi khususnya dalam klaster ketenagakerjaan.

96