Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 98
Title PEMERINTAH DIDESAK SEGERA EVALUASI MOU PENEMPATAN PMI DENGAN MALAYSIA
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 19 Februari 2020
https://www.beritasatu.com/ekonomi/600989/pemerintah-didesak-segera-ev aluasi-mou-
Page/URL
penempatan-pmi-dengan-malaysia
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) di Malaysia yang telah kedaluwarsa sejak tahun 2016 dan belum
diperbaharui. "Sudah saatnya pemerintah evaluasi MoU dengan Malaysia, demi
perlindungan hukum PMI kita sana," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu
Susilo, Rabu (19/2/2020).
Wahyu mengatakan itu terkait delapan PMI yang diduga korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh PT Bukit Mayak Asri dan PT
Millenium Muda Makmur di Malaysia. Dua perusahaan ini menempatan delapan PMI
itu di Perusahaan IClean Services Sdn Bhd, dan pihak Perusahaan IClean Services
Sdn Bhd tidak membayar gaji delapan PMI ini.
Delapan PMI yang yang dimaksud akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 13
Februari 2020 pukul 19.25 waktu setempat. Pemulangan dilakukan setelah sekitar
satu bulan setelah para pekerja ditahan di Tahanan Imigrasi Semenyih Malaysia.
Berkaitan dengan itu, Wahyu mendesak agar Rumah Perlindungan Trauma Center
(RPTC) Kementerian Sosial RI, untuk memfasilitasi layanan medis, konseling dan
rehabilitasi para PMI itu.
Wahyu juga meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk berkoordinasi dengan
Bareskrim Mabes Polri terkait indikasi TPPO yang dilakukan oleh PT Bukit Mayak Asri
dan PT Millenium Muda Makmur yang menempatkan delapan PMI bekerja di
Perusahaan IClean Services Sdn Bhd.
Wahyu juga meminta Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur untuk memberikan
sanksi black-list terhadap Perusahaan IClean Services Sdn Bhd di Malaysia.
Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk
melakukan protes keras terhadap tindakan Pemerintah Malaysia yang melakukan
diskriminasi hukum terhadap delapan PMI itu.
KBRI Kuala Lumpur juga harus memperbaiki tata kelola perlindungan PMI sesuai
dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI).
Lapor ke KBRI
Page 97 of 185.
