Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 99
Wahyu mengatakan, sebelum ditahan, empat diantara delapan PMI tersebut telah
melapor ke KBRI Kuala Lumpur pada 11 November 2019 dan 17 November 2019.
Kemudian upaya mediasi dilaksanakan pada 20 November 2019 antara dua pekerja
dan Perusahaan Iclean Services Sdn Bhd yang difasilitasi oleh KBRI Kuala Lumpur.
Namun mediasi tersebut lebih menguntungkan perusahaan karena tidak seluruh
tuntutan mereka dipenuhi. Kemudian, yang awalnya empat PMI tersebut meminta
pendampingan daripada Migrant Care pada 23 November 2019 bertambah total
menjadi delapan PMI pada 28 November 2019.
Dalam upaya pemenuhan hak-haknya, para korban didampingi Migrant Care
melaporkan Perusahaan IClean Services Sdn Bhd ke Majelis Anti Perdagangan Orang
dan Anti Penyelundupan Migran (Mapo) pada tanggal 25 November 2019. Pada 11
Desember 2019, melakukan pelaporan ke Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung
Malaysia dan Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia.
Upaya tersebut dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan keadilan dan
terpenuhi hak-haknya sebagai pekerja. Beberapa dugaan tindak pidana
perdagangan orang dan pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan oleh Perusahaan
IClean Services Sdn Bhd, antara lain penempatan kerja, pembayaran, dan besaran
gaji yang tidak sesuai dengan kontrak kerja.
Selain itu, tidak adanya penggantian uang kerja lewat jam kerja (uang lembur),
terjadi penahanan dokumen dan pembatasan akses komunikasi, terbatasnya
peralatan keselamatan kerja dan terjadinya kekerasan.
Bahkan ditemukan dugaan praktik penempatan pekerja anak (di bawah umur),
salah satu pekerja migran diberangkatkan saat berusia 16 tahun.
Perusahaan IClean Services Sdn Bhd sebagai pelanggar hukum tidak mendapatkan
sanksi apa pun. Sedangkan para korban justru dikriminalisasi.
Pihak Imigresen menahan mereka pada tanggal 7 Januari 2020. Berdasarkan
informasi dari Pejabat Tenaga Kerja Pelabuhan Klang, kata Wahyu, para PMI ini
ditahan karena kabur dari Perusahaan Iclean Services Sdn Bhd.
Padahal alasan mereka melarikan diri karena menuntut hak gaji dan lapor ke KBRI
Kuala Lumpur. Seharusnya, KBRI Kuala Lumpur mengupayakan mereka untuk
diberikan bantuan hukum yang maksimal dengan salah satunya memindahkan
mereka dari Tahanan Imigrasi ke Shelter KBRI Kuala Lumpur.
Atas pelaporan delapan PMI, kata Wahyu, seharusnya aparat penegak hukum baik
di Malaysia dan Indonesia, memproses dugaan tindak pidana perdagangan orang
dan dugaan pelanggaran hak-hak pekerja migran yang dilakukan oleh Perusahaan
IClean Services Sdn Bhd (PT Bukit Mayak Asri dan PT Millenium Muda Makmur turut
melakukan perbuatan) secara menyeluruh dan mendengarkan keterangan para
Page 98 of 185.
