Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 106
Title GOLKAR DAN NASDEM SATU SUARA DUKUNG PENGESAHAN OMNIBUS LAW
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 09 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200309163409-32-481820/golkar- dan-
Page/URL
nasdem-satu-suara-dukung-pengesahan-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar , Airlangga Hartarto menyatakan partainya
dan Partai Nasdem telah sepakat untuk mendukung Rancangan Undang-Undang
(RUU) Omnibus Law untuk segera disahkan.
Pernyataan itu ia utarakan usai Golkar dan Nasdem bertemu di Kantor DPP Partai
Golkar di bilangan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3).
Menteri Koordinator Perekonomian itu mengatakan, kedua partai mendukung
Omnibus Law, terutama RUU tentang Perpajakan dan Cipta Tenaga Kerja yang
sebelumnya sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Terkait dengan penugasan-penugasan termasuk di dalamnya prioritas
perundang-undangan, baik Omnibus Law Perpajakan maupun Ciptaker, Partai
Golkar dan Partai Nasdem tadi bersepakat bahwa kita akan mempunyai pemikiran
yang sama," kata Airlangga di hadapan wartawan, Selasa (9/3).
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Ia
menyatakan, kedua partai akan tetap mendukung RUU Omnibus Law untuk segera
disahkan, terlepas beberapa pasal yang kata Paloh, kontroversial.
Meski mendukung Omnibus Law, Paloh tetap meminta pihak-pihak terkait tetap
mengevaluasi kembali pasal-pasal yang kontroversial.
Dia berharap pembahasan mengenai pasal kontroversial dapat diselesaikan dalam
waktu cepat sebelum kemudian segera disahkan.
"Terlepas dari beberapa pasal yang masih kontroversial ini saya kira untuk kembali
diajak mengevaluasi ulang tetapi dengan waktu yang tidak terlalu lama," ujar Paloh
dalam kesempatan yang sama.
"Artinya kebijakan Omnibus Law ini harus disahkan oleh DPR dalam waktu yang
tidak terlalu lama," tambahnya.
Lebih lanjut terkait pasal kontroversial dalam RUU Omnibus Law Ciptaker, Paloh
menjelaskan penolakan terhadap sejumlah pasal dalam RUU itu hanya ditolak
sebagian kalangan. Hal itu disebabkan perbedaan interpretasi dalam masyarakat.
Page 105 of 145.
