Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 108
Title PDIP MINTA AGAR RUU CIPTA KERJA TAK KORBANKAN KEPENTINGAN BURUH
Media Name tempo.co
Pub. Date 09 Maret 2020
https://nasional.tempo.co/read/1317450/pdip-minta-agar-ruu-cipta-kerja -tak-korbankan-
Page/URL
kepentingan-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto
Kristiyanto mengatakan partainya akan berdialog dengan semua pihak terkait
omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ( RUU Cipta Kerja ). Hasto
mengatakan, PDIP sebagai partai yang memiliki konstituen dari kelompok buruh dan
pekerja wajib menaruh perhatian terhadap draf aturan sapu jagat itu.
"Kami akan memastikan jangan sampai kepentingan tenaga kerja kita dikorbankan
karena hal tersebut," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin, 9 Maret 2020.
Hasto sekaligus menanggapi aksi menolak omnibus law 'Gejayan Memanggil' di
Yogyakarta yang digelar hari ini dan berbagai rencana aksi kelompok buruh. Dia
menegaskan, partai banteng berkomitmen membuka ruang berdiskusi dengan
pelbagai pihak.
PDIP, kata Hasto, juga akan membentuk tim khusus menangani isu RUU omnibus
law termasuk menyerap aspirasi yang ada. Di mengatakan, berbagai perbedaan
tafsir masih dapat dibicarakan.
"Toh RUU ini belum final. Beberapa perubahan masih terjadi. Maka dengan dialog
itulah kami akan memasukkan apa yang menjadi concern masyarakat," ujar Hasto.
Sebagai pendukung pemerintah, Hasto mengatakan PDIP mendukung RUU usulan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Kata dia, RUU Cipta Kerja bertujuan membuka
jalan terwujudnya penghidupan yang layak bagi masyarakat. Hal itu merupakan
tanggung jawab negara yang diatur di dalam Konstitusi.
Hasto juga mengklaim kepemimpinan Jokowi bersifat aspiratif serta mendahulukan
dialog. Dia juga meyakini kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang muncul dari
bawah. "Orientasi Pak Jokowi berbeda dengan (pemimpin) yang lain dalam
menjalankan perintah Konstitusi itu," ujar dia.
Meski begitu, dia juga mengakui ada banyak kritik terkait substansi RUU itu
tersebut. "Karena banyak yang sebenarnya menerima informasi tidak tepat atas
RUU Cika (Cipta Kerja) sehingga ada kepentingan-kepentingan politik yang
menunggangi pembahasan omnibus law ini," kata Hasto..
Page 107 of 145.
