Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MEI 2021
P. 161
"Jika dilihat dari perbandingan data jumlah TKA yang masuk per Mei tahun 2021 itu turun
dibandingkan 2019 dan 2020," kata Menaker Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/5).
Dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Esthelita Runtuwene (F-Nasdem),
Menaker Ida juga menjelaskan alur proses permohonan izin kerja TKA sebelum masa pandemi
dan selama masa pandemi COVID-19.
Sebelum kondisi COVID-19, perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus mengurus izin ke
Kemnaker terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Ditjen Imigrasi. Sedangkan selama masa
pandemi COVID-19, pemberi kerja (perusahaan) pengguna jasa TKA harus mengajukan
permohonan ke PSN dan obyek vital strategis/nasional untuk mendapatkan pertimbangan atau
izin khusus tertulis dari K/L. Kemudian izin tersebut dilanjutkan ke Kemnaker dan terakhir ke
Ditjen Imigrasi.
" Jadi ada proses yang harus dilalui. Karena pada prinsipnya selama pandemi dilarang dengan
pengecualian yang sudah saya sampaikan di atas," kata Menaker Ida Fauziyah.
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini,
sebagian besar diperlukan dalam rangka investasi penanaman modal asing. Tujuannya untuk
menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan
pembangunan infrastruktur nasional.
"Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan.
Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga
kerja lokal," ujarnya.
160
