Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MEI 2021

Kondisi usaha dan dampak pandemi telah membuat "Raksasa" retail di Indonesia ini harus
menutup usahanya secara permanen. Kami prihatin karena semakin banyak pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia.

Semakin banyak rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Namun, dari sisi hubungan
industrial, ASPEK Indonesia berharap, agar manajemen PT Hero Supermarket Tbk,
memaksimalkan mekanisme bipartit secara transparan dengan melibatkan Serikat Pekerja PT
Hero Supermarket yang berafiliasi ke ASPEK Indonesia.

Selain itu, ASPEK Indonesia berharap kiranya masih terbuka kesempatan untuk dapat tetap
mempekerjakan pekerja Giant di unit bisnis PT Hero Supermarket yang lainnya. ujar Mirah
Sumirat, selaku Presiden ASPEK Indonesia, Jumat, (28/5).

Mirah mengingatkan kepada pihak manajemen PT Hero Supermarket untuk tetap menghormati
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah disepakati bersama Serikat Pekerja Hero
Supermarket, dan tidak menggunakan Undang Undang Cipta Kerja.
"Karena, Undang Undang Cipta Kerja sesungguhnya hanya mengatur ketentuan minimum.
Sedangkan PKB dapat memberikan lebih baik di atas Undang Undang dan mengikat para pihak,
baik manajemen maupun pekerja. Selain itu, manajemen perlu memberikan apresiasi lebih
kepada para pekerjanya yang telah memiliki masa kerja belasan bahkan puluhan tahun
mengabdi di PT Hero Supermarket," tegasnya.

Mirah menegaskan bahwa, semakin banyaknya perusahaan yang melakukan PHK massal perlu
menjadi perhatian Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Stimulus yang
selama ini telah banyak diberikan oleh Pemerintah kepada kalangan pengusaha, ternyata tidak
efektif untuk dapat menyelamatkan dunia usaha maupun untuk menyelamatkan nasib para
pekerja.

"Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja terbukti tidak mampu memberikan jaminan kepastian
pekerjaan, jaminan kepastian upah dan kepastian jaminan sosial. Sehingga Pemerintah perlu
untuk membatalkan kluster ketenagakerjaan yang ada pada Undang Undang Cipta Kerja. Jika
tidak, maka akan terjadi tsunami PHK yang berkepanjangan. Dan ini tentunya akan berdampak
pula pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pada upaya mewujudkan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Mirah.

174