Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

SERIKAT BURUH ANCAM MOGOK NASIONAL, BALEG INGATKAN TAK GANGGU
KETERTIBAN UMUM
JAKARTA, - Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg ) DPR Achmad Baidowi mengatakan, aksi
unjuk rasa yang akan dilakukan serikat buruh dalam menyampaikan pendapat terkait Omnibus
Law RUU Cipta Kerja adalah hak konstitusional.

Namun, Awi mengingatkan, agar aksi unjuk rasa dilakukan sesuai ketentuan perundang-
undangan dan tak mengganggu ketertiban umum.

"Cuma sekarang harus dipastikan bahwa demo, unjuk rasa, maupun aksi itu (mogok) harus
sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada, tidak boleh mengganggu ketertiban umum
tidak merusak fasilitas negara dan semacamnya," kata Awi saat dihubungi, Senin (28/9/2020).

Awi menegaskan, pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja dilakukan untuk
kepentingan bersama.

Ia mengatakan, aspek perlindungan buruh tetap menjadi perhatian DPR dan pemerintah.

"Jadi kami tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan buruh dan juga memerhatikan iklim
investasi supaya tidak mati," ujarnya.

Lebih lanjut, Awi mencontohkan, isu terkait pemberian pesangon Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) 32 kali upah akan dihapuskan, namun dalam pembahasannya ketentuan tersebut tidak
dihapus.

"Tetap 32 kali hitungannya cuma dengan komposisi dan penghitungan yang berbeda. Supaya
apa? Supaya lancar mekanismenya itu berjalan dengan benar," pungkasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya menyatakan
bahwa puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja sepakat untuk melakukan
mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020.
Aksi mogok nasional ini merupakan respons penolakan atas pembahasan klaster
ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang dilakukan DPR dan pemerintah
sejak Jumat (25/9/2020).

"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

Said menjelaskan, kesepakatan itu diputuskan dalam rapat yang dihadiri pimpinan KSPI, KSPSI
AGN, serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja.

Selain itu, ada pula aliansi serikat pekerja Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang
beranggotakan 17 federasi.

Menurut dia, aksi mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan merujuk pada
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Said mengatakan, aksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25
provinsi dan 300 kabupaten/kota yang bekerja beberapa sektor industri seperti kimia, energi,
pertambangan, tekstil, garmen, hingga pariwisata.

Berbarengan dengan rencana itu, para buruh akan melakukan aksi unjuk rasa selama hampir
satu pekan, yaitu sejak 29 September hingga 8 Oktober 2020.

157