Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 155
PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA, DPR: ASPEK PERLINDUNGAN BURUH TETAP
KAMI PERHATIKAN
JAKARTA, - Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg ) DPR Achmad Baidowi mengatakan,
pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja berlandaskan pada kepentingan publik.
Politisi yang akrab disapa Awi itu mencontohkan soal perlindungan tenaga kerja yang
diakomodasi dalam RUU Cipta Kerja.
"Aspek perlindungan buruh tetap kita perhatikan. Tidak dibebaskan begitu saja. Jadi kami tetap
memperhatikan perlindungan buruh, juga klim investasi agar tidak mati," kata Awi saat
dihubungi, Senin (28/9/2020).
Awi mencontohkan, pekerja tetap diberikan pesangon sebanyak 32 kali upah jika terjadi
pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan penghitungan yang disesuaikan.
"Terkait kekhawatiran ditiadakannya pesangon. Tetap ada pesangon 32 bulan. Hanya dengan
komposisi dan penghitungan yang berbeda," ujarnya.
Awi pun menilai aksi unjuk rasa yang akan dilakukan serikat buruh dan pekerja dalam beberapa
hari ke depan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi.
Awi hanya mengingatkan agar unjuk rasa tetap berlandaskan pada ketentuan perundang-
undangan.
"Harus dipastikan bahwa aksi unjuk rasa harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada,
misal tidakk mengganggu ketertiban umum, tidak merusak fasilitas negara," tuturnya.
Pemerintah dan DPR telah merampungkan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU
Cipta Kerja selama tiga hari, yaitu sejak Jumat (25/9/2020) hingga Minggu (27/9/2020).
Selanjutnya, pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilanjutkan di rapat tim perumus.
Merespons hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,
menyatakan puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja sepakat untuk
melakukan mogok kerja nasional pada 6 hingga 8 Oktober 2020.
"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).
Said menjelaskan, kesepakatan itu diputuskan dalam rapat yang dihadiri pimpinan KSPI, KSPSI
AGN, serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Selain itu, ada pula aliansi serikat pekerja
Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang beranggotakan 17 federasi.
Menurutnya, aksi mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan merujuk pada UU
No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Said mengatakan, aksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25
provinsi dan 300 kabupaten/kota yang bekerja beberapa sektor industri seperti kimia, energi,
pertambangan, tekstil, garmen, hingga pariwisata.
Berbarengan dengan rencana itu, para buruh akan melakukan aksi unjuk rasa selama hampir
satu pekan, yaitu sejak 29 September hingga 8 Oktober 2020.
154
