Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 190
Judul APA ARTI Omnibus Law? RUU Buatan DPR Diributkan Para Buruh Se-
Indonesia Acam Demo Besar-besaran
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/09/28/apa-arti-omnibus-law-ruu-
buatan-dpr-diributkan-para-buruh-se-indonesia-acam-demo-besar-
besaran
Jurnalis Hilda Rubiah
Tanggal 2020-09-28 09:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Sejak dicanangkan pemerintah RUU Cipta Kerja dan RUU Omnibus Law masih menjadi
perdebatan. Meski belum disahkan, tetapi kajiannya tetap berlangsung. Hal ini membuat para
buruh yang menolak kebijakan tersebut harap-harap cemas. Beberapa waktu lalu, ribuan buruh
bahkan telah berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR, Jakarta.
APA ARTI OMNIBUS LAW? RUU BUATAN DPR DIRIBUTKAN PARA BURUH SE-
INDONESIA ACAM DEMO BESAR-BESARAN
TRIBUNJABAR.ID - Sejak dicanangkan pemerintah RUU Cipta Kerja dan RUU Omnibus Law
masih menjadi perdebatan. Meski belum disahkan, tetapi kajiannya tetap berlangsung. Hal ini
membuat para buruh yang menolak kebijakan tersebut harap-harap cemas. Beberapa waktu
lalu, ribuan buruh bahkan telah berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR, Jakarta.
Dalam aksinya para buruh menuntut membatalkan RUU Omnibus Law . Pasalnya ada beberapa
alasan para buruh menolak RUU Omnibus Law tersebut.
Bila tak dibatalkan, para buruh bakan mengancam mengerahkan gelombang aksi massa yang
cukup besar.
Lantas, apa itu RUU Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja ? Dikutip dari laman resmi DPR RI,
istilah omnibus berasal dari bahasa latin yang berarti untuk semuanya.
Sementara makna omnibus law artinya satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa
undang-undang untuk menyasar isu besar di sebuah negara.
Omnibus law yang dikenal dengan UU sapu jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan
menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran.
Omnibus law akan mengubah puluhan UU yang dinilai menghambat investasi, termasuk di
antaranya UU Ketenagakerjaan .
189
