Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 191
Sedikitnya akan ada 74 UU yang terdampak UU ini. Selain itu, omnibus law juga dikenal dengan
omnibus bill.
Omnibus bill artinya sebuah RUU yang terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang
berupaya untuk mengubah dan/atau mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada
dan/atau untuk membuat satu atau beberapa undang-undang baru.
Omnibus law sendiri hal lazim di negara-negara common law dan kurang dikenal di negara
bersistem civil law seperti Indonesia.
Di Amerika Serikat, omnibus law telah digunakan sebagai UU lintas sektor. Istilah Omnibus Law
di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada
Oktober 2019 lalu.
Artinya, omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan
beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu
payung hukum.
Awal gagasan omnibus law sebenarnya dari kekecewaan Presiden Jokowi lantaran minimnya
investasi di Indonesia. Padahal investasi merupakan salah satu penggerak ekonomi terutama di
era ekonomi digital. Satu di antara prediksi Jokowi , regulasi, biroktasi, dan hukum yang berbelit
membuat investasi tidak menarik.
Omnibus Law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang
ekonomi. Namun, Omnibus Law berkaitan di sektor ketenagakerjaan yakni RUU Cipta Kerja .
Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang pemerintah coba diselesaikan lewat
omnibus law . Salah satunya yang terdampak adalah sektor ketenagakerjaan.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan
menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan .
Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada
pekerja yang terkena PHK.
Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan.
Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan , skema pemberian uang penghargaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru
mengalami penyusutan.
Di dalam omnibus law , pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan
kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga
perselisihan hubungan industrial.
Melalui draf RUU ini juga, pemerintah berencana mewajibkan perusahaan besar untuk
memberikan bonus kepada pekerjanya.
Aturan mengenai pemberian gaji ini diatur dalam Pasal 92 tentang penghargaan lainnya.
Sumber: "Masih Bingung Apa Itu Omnibus Law?" Sumber: " Apa itu Omnibus Law RUU Cipta
Lapangan Kerja yang menimbulkan pro kontra?".
190
