Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 186
Apalagi, sebelumnya pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja sudah hampir rampung dan akan
segera disahkan.
UU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DIMASUKKAN KE RUU CIPTA KERJA, PKS:
SELESAIKAN DULU PR KEMARIN
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha , JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR
Kurniasih Mufidayati mempertanyakan mengapa pengaturan tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) secara tiba-tiba masuk dalam muatan Omnibus Law RUU Cipta Kerja .
Apalagi, sebelumnya pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja sudah hampir rampung dan akan
segera disahkan.
"Sementara pasal-pasal di bidang ketenagakerjaan lainnya khususnya pengaturan pekerja di
Indonesia masih banyak yang kontroversial dan mendapat banyak penolakan terutama dari
kalangan pekerja sendiri." "Lalu tiba-tiba justru memasukan pengaturan tentang perlindungan
pekerja migran," ujar Mufida, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020).
Menurut Mufida, pengaturan perlindungan pekerja migran sudah ada dan cukup baik dalam
Undang-Undang yang relatif baru yaitu UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia.
Sehingga seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah segera membuat peraturan turunan
dari UU Perlindungan PMI tersebut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan untuk pengaturan lebih detail dan teknis dari apa yang sudah ada di UU No. 18
Tahun 2017.
Dengan demikian, Mufida menilai upaya perlindungan PMI bisa lebih maksimal. Apalagi masih
banyak kasus-kasus yang dialami oleh PMI baik di luar negeri.
"Selesaikan dulu pekerjaan rumah peraturan turunan dari UU No. 18 Tahun 2017. Buatkan aturan
yang memberikan perlindungan maksimal bagi PMI kita, sejak dari dalam negeri maupun setelah
bekerja di luar negeri. Masih banyak persoalan perlindungan PMI yang belum terselesaikan, alih-
alih memasukannya dalam RUU Cipta Kerja ," jelasnya.
Politikus PKS tersebut juga mempertanyakan apa filosofi memasukan aturan perlindungan PMI
ini ke dalam RUU Cipta Kerja yang kontroversial.
Karena selama ini gembar-gembor pemerintah, kata dia, adalah Omnibus Law Cipta Kerja ini
bertujuan untuk menarik investasi khususnya dari luar negeri. Sehingga menjadi kurang relevan
memasukan isu Perlindungan PMI ke dalam RUU Cipta Kerja ini.
"Untuk RUU Cipta Kerja ini lebih baik pemerintah fokus pada muatan pengaturan tentang
ketenagakerjaan di dalam negeri agar lebih memperhatikan aspirasi pekerja dan memberikan
kenyamanan bagi para pekerja lokal di dalam negeri," kata dia.
Di sisi lain, Mufida mencatat perubahan dalam UU PPMI yang akan diatur ulang dalam RUU
Cipta Kerja . Dia menerangkan ada keinginan untuk menghilangkan peran kementerian terkait
penerbitan izin perusahaan penempatan PMI/P3MI atau surat izin P3MI ke lembaga pemerintah
yang lainnya.
Bagi Mufida, hal tersebut justru akan mengurangi pengontrolan terhadap P3MI. Karena lembaga
yang disebut dalam usulan itu sebagai "pemerintah pusat" bisa jadi lembaga umum yang tidak
mengerti terhadap permasalahan PMI karena menjadi lembaga yang sangat umum mengurus
izin perusahaan umum lainnya.
185
