Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 3
Judul Tolak Omnibus Law, 5 Juta Buruh Mau Mogok Nasional 3 Hari
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5192035/tolak-
omnibus-law-5-juta-buruh-mau-mogok-nasional-3-hari
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2020-09-29 07:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Dalam
mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar
dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di
tingkat perusahaan
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Sejak
awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law
mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Selain dari
buruh, berbagai elemen juga siap untuk melakukan aksi bersama untuk menolak Omnibus Law
RUU Cipta Kerja adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat
lingkungan hidup, penggiat HAM, dan lain-lain
Ringkasan
Sekitar 5 juta buruh di berbagai perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300
Kabupaten/Kota sepakat akan melakukan aksi mogok nasional. Hal itu dilakukan sebagai bentuk
penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Said Iqbal mengatakan mogok
nasional akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Dimulai 6 Oktober dan diakhiri pada 8
Oktober 2020 saat sidang paripurna di DPR RI.
TOLAK OMNIBUS LAW, 5 JUTA BURUH MAU MOGOK NASIONAL 3 HARI
Jakarta - Sekitar 5 juta buruh di berbagai perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300
Kabupaten/Kota sepakat akan melakukan aksi mogok nasional. Hal itu dilakukan sebagai bentuk
penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
2