Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 73
Pemerintah mengklaim, JKP itu sebagai bentuk komitmen pemerintah menjamin hak hidup buruh
yang terkena PHK. Hak hidup yang diberikan pemerintah dalam berbagai bentuk antara lain
seperti transfer dana kas atau dana tunai perbulan sampai pekerja PHK memperoleh pekerjaan.
Namun, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko Perekonomian
Elen Setiadi menyatakan rincian soal skema ini perlu diatur lebih lanjut. "Hitungan waktu berapa
lama pemerintah harus menanggung pekerja PHK dalam skema asuransi ini? Kami tentu harus
diskusikan lebih lanjut," kata Elen.
Hal itu menurut Elen, harus didiskusikan mengingat ada konsekuensi bahwa skema JKP akan
menyerap Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar.
Pembayaran JKP sendiri merupakan bagian dari pesangon yang akan dibayarkan. Jumlah
besaran pesangon di RUU Ciptaker sama dengan UU Existing, yakni UU Nomor 13 tahun 2003
sebanyak 32 kali gaji.
Namun, yang membedakannya adalah soal siapa yang memberikan pesangon itu. Saat
melakukan pemutusan hak Kerja (PHK), pemberi Kerja wajib membayar pesangon sebesar 23
kali gaji. Sedangkan pemerintah membayar 9 kali gaji melalui skema Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).
Sejauh ini, Klaster ketenagaKerjaan dalam RUU Cipta Kerja dinyatakan tuntas dibahas dan
disepakati oleh pihak DPR RI dan Pemerintah. Adapun yang disepakati di antaranya soal sanksi
akan kembali menggunakan pengaturan di UU eksisting (UU nomor 13 tahun 2003), pencabutan
upah minimum padat karya dari RUU Cipta Kerja, upah minimum kabupaten/kota tidak, serta
pengaturan kluster ketenagaKerjaan wajib mematuhi putusan mahkamah konstitusi (MK).
72
