Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 72
Judul RUU Ciptaker: Pesangon PHK Tanggungan Pemerintah
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhde8f396/ruu-ciptaker-pesangon-phk-
tanggungan-pemerintah
Jurnalis Agus Yulianto
Tanggal 2020-09-29 03:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR RI) Skemanya ditanggung
pemerintah, mau APBN mau apa, ditanggung pemerintah
positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko
Perekonomian) Hitungan waktu berapa lama pemerintah harus menanggung pekerja PHK dalam
skema asuransi ini? Kami tentu harus diskusikan lebih lanjut
Ringkasan
Pemerintah dan DPR RI menyepakati adanya skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam
pembayaran pesangon di RUU Cipta Kerja. Dalam rapat daftar inventarisasi masalah (DIM) yang
digelar pada Ahad (29/7), JKP ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas itu menyepakati,
JKP menjadi beban tangungan pemerintah. Adapun iuran kepesertaannya juga ditanggung
pemerintah.
RUU CIPTAKER: PESANGON PHK TANGGUNGAN PEMERINTAH
JAKARTA -- Pemerintah dan DPR RI menyepakati adanya skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) dalam pembayaran pesangon di RUU Cipta Kerja. Dalam rapat daftar inventarisasi masalah
(DIM) yang digelar pada Ahad (29/7), JKP ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas itu menyepakati,
JKP menjadi beban tangungan pemerintah. Adapun iuran kepesertaannya juga ditanggung
pemerintah.
"Skemanya ditanggung pemerintah, mau APBN mau apa, ditanggung pemerintah," kata
Supratman dalam rapat, sebagaimana dikutip Republika.co.id dalam akun resmi YouTube DPR
RI pada Senin (28/9).
71
