Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

ANCAMAN GELOMBANG PHK AKIBAT KORONA MERUYAK

JAKARTA. Pandemi korona (Covid-19) terus menggerogoti perekonomian Indonesia. Hampir
semua sektor bisnis terkena dampak wabah korona. Alhasil, ancaman pemutusan hubungan
Kerja (PHK) besar-besaran tak terelakkan.

Setelah pelaku bisnis pariwisata dan penerbangan berteriak minta bantuan pemerintah, kini
pengusaha ritel dan pusat belanja meminta sejumlah insentif untuk menyelamatkan usaha yang
babak belur. Lantaran operasional terganggu, maka angka karyawan yang kena PHK dan
dirumahkan bakal terus bertambah.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memproyeksikan, restoran dan kafe di pusat
belaija telah memberhentikan 200.000 orang atau separuh tenaga Kerja mereka sejak korona
merebak pada Maret 2020. Kemudian 280.000 karyawan mal dan 2 juta karyawan tenuni juga
berpotensi terkena dampaknya.

Ketua Umum APPBI Al-phonzus Wi^jaja menyebutkan, pihaknya masih mengonfirmasi data PHK
kepada anggotanya. "Jika merumahkan karyawan sudah pasti terjadi, tapi kalau PHK perlu
dikonfirmasi lagi ke anggota," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Agar tetap bertahan, para pengusaha meminta pemerintah memberika insentif, termasuk
bantuan gaji karyawan. "Selain subsidi gaji 50%, pengelola mal meminta beragam pajak
ditiadakan untuk sementara," kata Alphonzus.

Para peritel yang tergabung dalam Himpunan Penyewa Pusat Perbelaijaan Indonesia (Hippindo)
juga keteteran. Selama pandemi korona, mereka memproyeksikan kerugian Rp 200 triliun.
"Dalam setahun, omzet kami mencapai Rp 400 triliun. Jika turun 50% menjadi Rp 200 triliun, ya
itu nilai kerugiannya," ungkap Ketua Umum Hippindo, Budi-harcljo Iduansjah, kemarin.

Wakil Direktur Utama PT Metropolitan Kentjana Tbk, Jeffri Tanudjaja menyebutkan, seluruh
pengusaha memang menantikan insentif pajak dari pemerintah. Cuma, hingga saat ini belum
ada respons. Insentif ini dibutuhkan lantaran bisnis mal merosot selama wabah korona
"Pengunjung mal aijlok 50% akibat PSBB. Jika tenis seperti ini, tentu efeknya ke karyawan,"
beber dia.

PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) pun mengharapkan penghapusan pajak restoran. "Agar
pengusaha restoran te-

tap bisa bertahan, tarif pajak restoran bisa dihapuskan," ujar Sekretaris Perusahaan PZZA,
Kumiadi Sulistyomo.

Memang, saat ini pengusaha sudah menikmati keringanan p<jak seperti PPh korporasi dan PPh
gaji karyawan. "Jika tarif pajak restoran (PB1) dapat diringankan oleh pemda, maka bisa
menambah daya beli masyarakat," jelas Kumiadi.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran juga tidak menampik banyak hotel dan restoran yang
mem-PHK karyawannya "Saat ini sudah banyak restoran dan hotel yang menutup usahanya,"
kata dia, kemarin. Namun, Maulana tidak menyebut angka past inya Yang terang, biaya listrik
dan tunggakan utang sangat membebani pengelola hotel.

Di bisnis penerbangan, pengurangan karyawan sudah lebih dahulu menghampiri. Garuda
Indonesia, Lion Air Group dan AirAsia Indonesia sudah merumahkan sebagian karyawan demi
efisiensi. "PHK tidak terelakkan kepada ratusan karyawan sampai mencari pinjaman. Mau
terbang atau tidak, biaya leosing harus dibayai* setiap bulan," kata Pengamat Penerbangan
AIAC, Arista Atmadjati.

69