Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

Sebagai contoh, sedianya semua peraturan dan perizinan investasi akan ditarik ke pemerintah
pusat. Bahkan peraturan daerah yang sudah mengatur perizinan investasi bakal dicabut. Namun
nyatanya rencana itu tak bisa masuk dalam RUU Cipta Kerja.

Agenda menata ulang aturan ketenagaKerjaan melalui RUU Cipta Kerja juga rontok di tengah
jalan. Alhasil, nyaris semua ketentuan ketenagaKerjaan mirip dengan isi UU No 13/2003 tentang
KetenagaKerjaan (ilihat infogrc{fik).

Tak heran, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara melihat beleid ini kurang gre-get dan
tidak akan memicu lonjakan investasi secara drastis. Sebab yang dilihat investor adalah
fundamental

ekonomi domestik dan dinamika eksternal.

Apalagi beberapa poin yang seharusnya ditiadakan, malah masuk RUU Cipta Kerja. Misalnya,
keharusan mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam perizinan investasi.
Sementara aturan ketenagaKerjaan nyaris tak berubah. "Ini revisi setengah-setengah," kata
Bhima, kemarin (28/9).

Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai,
pembahasan RUU Cipta Kerja tampak terburu-buru. Oleh karena itu, RUU ini belum bisa
menyelesaikan hambatan dalam investasi.

Meski begitu, Anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja Hendrawan Supratikno optimistis beleid ini
bisa menarik

minat investor. Sebab secara umum, RIT U Cipta Kerja memberi berbagai kemudahan
berinvestasi. Kemudahan mulai dari perizinan, penyediaan lahan perburuhan dan lainnya.
"Banyak kemudahan investasi dan berusaha di RUU Cipta Kerja," tuturnya kepada KONTAN.
Supaya pelaksanaan beleid ini efektif, ia berharap pemerintah segera membuat aturan
turunannya.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Elen Setiadi memastikan pemerintah sudah menyiapkan aturan turunan
dari RUU Cipta Kerja, termasuk dalam bentuk RUU rancangan peraturan pemerintah (RPP).
Aturan teknis ini ditarget kan keluar sebulan setelah RUU Cipta Kerja disahkan.

Wakil Ketua Bidang KetenagaKerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam berharap
RUU ini bisa menjadi pembuka jalan untuk menarik masuk arus investasi asing ke Indonesia,
apalagi di masa pandemi ini. Memang, aturan ini belum 100% sempurna dan sesuai harapan
pengusaha. Namun, "Kami percaya, UU Cipta Kerja bisa memperbaiki iklim investasi," katanya
Menurut Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, kalaupun
ketenagaKerjaan tidak diutak-atik, UU Cipta Kerja tetap bisa menarik investasi. Sebab masalah
ketenagaKerjaan berada di urutan ketujuh di kemudahan berinvestasi. "Ini setelah korupsi dan
birokrasi," katanya.

66