Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

PULUHAN SERIKAT PEKERJA SEPAKAT MOGOK TOLAK RUU CIPTAKER

JAKARTA -- Puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja sepakat mogok nasional
sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Kesepakatan ini diambil
setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing serikat pekerja, dalam rapat bersama di
Jakarta, Ahad (28/9) kemarin.

"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal melalui pesan yang diterima Republika.co.id, Senin (28/9) pagi ini.

Rapat bersama ini dihadiri pimpinan KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Andi Gani Nena Wea, serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja lainnya. Di antaranya,
beberapa federasi yang tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys, termasuk aliansi serikat
pekerja seperti GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi.
Said menyatakan, mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan tertib dan damai.
Aksi ini rencananya akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6
Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal
8 Oktober 2020.

"Dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-
undang, yaitu UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan. Para buruh tentu
akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut," ujarnya.

Mogok nasional dengan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan
perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Aksi ini disebut Iqbal akan melibatkan
beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif
dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan,
percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja
transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap pembahasan RUU
Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya dibebaskannya penggunaan
buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu,
dihilangkannya UMSK, hingga pengurangan nilai pesangon.

"Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law
mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting," kata Said Iqbal.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap
hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober
2020. Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional
serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober.

Di ibukota, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor
Menteri KetenagaKerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor
Gubernur atau DPRD setempat.

"Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok
nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia," ujarnya.

87