Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 83
Judul Sejumlah Poin Klaster KetenagaKerjaan Telah Disepakati DPR-
Pemerintah
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/politik/904982/sejumlah-poin-klaster-
ketenagaKerjaan-telah-disepakati-dpr-pemerintah
Jurnalis Bara ilyasa
Tanggal 2020-09-29 00:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Firman Soebagyo (Anggota Baleg DPR) Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan
kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok palu dan tuntas dibahas
neutral - Firman Soebagyo (Anggota Baleg DPR) Ini seperti Undang-Undang existing atau yang
berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji
positive - Firman Soebagyo (Anggota Baleg DPR) Ini semua hasil Kerja sama antara DPR,
pemerintah, dan stakeholder termasuk serikat pekerja. Pada akhirnya semua fraksi dan elemen
mendukung klaster ketenagaKerjaan di RUU Ciptaker ini
Ringkasan
Panitia Kerja RUU Cipta Kerja sudah menyepakati sejumlah poin yang ada di RUU Cipa Kerja
(Ciptaker). Hal itu diutarakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo
mengatakan DPR dan Pemerintah sudah menyepakati beberapa poin klaster ketenagaKerjaan
"Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok
palu dan tuntas dibahas," kata Firman dalam pernyataan di Jakarta, Senin (28/9/20).
SEJUMLAH POIN KLASTER KETENAGAKERJAAN TELAH DISEPAKATI DPR-
PEMERINTAH
Jakarta: Panitia Kerja RUU Cipta Kerja sudah menyepakati sejumlah poin yang ada di RUU Cipa
Kerja (Ciptaker). Hal itu diutarakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo
mengatakan DPR dan Pemerintah sudah menyepakati beberapa poin klaster ketenagaKerjaan
"Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok
palu dan tuntas dibahas," kata Firman dalam pernyataan di Jakarta, Senin (28/9/20).
Firman melanjutkan seluruh fraksi di Badan Legislasi sudah menyetujui poin-poin tersebut
setelah mendapat masukan dari elemen terkait termasuk serikat pekerja dan pengusaha.
82
