Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

KSBSI: JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN JANGAN BERATKAN BURUH

JAKARTA -- Pemerintah dan DPR sepakat memasukkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban meminta, agar buruh tidak diberatkan dengan
potongan upah untuk iuran asuransi JKP tiap bulan.

"Kita berharap (pemerintah) tidak akan memotong lagi iuran untuk membiayai program ini," kata
Elly saat dihubungi Republika, Senin (28/9).

Menurut Elly, penambahan pemotongan iuran terhadap buruh bisa saja terjadi. Dia berharap,
agar iuran tersebut dibayarkan APBN atau dibayarkan pengusaha tanpa memotong lagi dari
tenaga Kerja. "Saya tahu pengusaha akan keberatan ketika dibebankan ke mereka 100 persen
tapi ini lah baiknya ketika dikomunikasikan, ini kan nggak dikomunikasikan, lalu menjadi sebuah
peraturan undang-undang dan harus terlaksana. Lalu siapa yang nanti dirugikan?" ujarnya.

Selain itu, Elly juga meminta, pemerintah memperjelas implementasi dari JKP tersebut. Belum
diketahui apakah JKP tersebut nantinya disalurkan tunai tiap bulan atau ada mekanisme lain
yang ditetapkan pemerintah. "Lalu apa kriteria orang yang akan menerimanya, lalu beKerja sama
dengan siapa soal apakah mereka-mereka ini memang benar-benar korban PHK atau tidak kan
seperti kemarin bantuan subsidi upah itu kan hanya dari BPJS, seharusnya kan harus dengan
ketenagaKerjaan untuk mendapatkan data yang valid," ujarnya.

Sebelumnya, staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, selain transfer dana kas atau dana
tunai perbulan, adanya KJP dalam RUU Cipta Kerja mengharuskan pemerintah menyiapkan
pendidikan untuk meningkatkan skill dan kapasitas pekerja. Menanggapi itu pemerintah harus
menjelaskan lebih lanjut hubungan pendidikan pelatihan dengan program kartu praKerja seperti
apa. "Peraturannya dan syarat-syaratnya tidak mudah, tidak seperti yang kita bayangkan
semudah mendeskripsikan tulisan dan menjadi undang-undang nanti sanksinya seperti apa,
fraudnya pasti ada, misalnya, lalu akan banyak kendala-kendala dan masalah-masalah yang akan
kita terima terutama dari buruh yang tidak bisa mengakses atau mendapatkan asuransi ini,"
ungkapnya.

79