Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 79

Judul               KSBSI: Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jangan Beratkan Buruh
                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qhdafs396/ksbsi-jaminan-kehilangan-
                                    pekerjaan-jangan-beratkan-buruh
                Jurnalis            Agus Yulianto
                Tanggal             2020-09-29 02:20:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Elly  Rosita  Silaban  (Presiden  Konfederasi  Serikat  Buruh  Sejahtera  Indonesia)  Kita
              berharap (pemerintah) tidak akan memotong lagi iuran untuk membiayai program ini

              negative - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Saya
              tahu pengusaha akan keberatan ketika dibebankan ke mereka 100 persen tapi ini lah baiknya
              ketika dikomunikasikan, ini kan nggak dikomunikasikan, lalu menjadi sebuah peraturan undang-
              undang dan harus terlaksana. Lalu siapa yang nanti dirugikan?
              neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Lalu apa
              kriteria orang yang akan menerimanya, lalu beKerja sama dengan siapa soal apakah mereka-
              mereka ini memang benar-benar korban PHK atau tidak kan seperti kemarin bantuan subsidi
              upah  itu  kan  hanya  dari  BPJS,  seharusnya  kan  harus  dengan  ketenagaKerjaan  untuk
              mendapatkan data yang valid

              neutral - Elen Setiadi (staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kementerian
              Koordinator  Bidang  Perekonomian)  Peraturannya  dan  syarat-syaratnya  tidak  mudah,  tidak
              seperti  yang  kita  bayangkan  semudah  mendeskripsikan  tulisan  dan  menjadi  undang-undang
              nanti sanksinya seperti apa, fraudnya pasti ada, misalnya, lalu akan banyak kendala-kendala dan
              masalah-masalah yang akan kita terima terutama dari buruh yang tidak bisa mengakses atau
              mendapatkan asuransi ini



              Ringkasan

              Pemerintah dan DPR sepakat memasukkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam
              Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera
              Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban meminta, agar buruh tidak diberatkan dengan potongan
              upah untuk iuran asuransi JKP tiap bulan.





                                                           78
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84