Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 81

Judul               Klaster KetenagaKerjaan Soal Penetapaan UMK Disetujui
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://rri.co.id/nasional/politik/904986/klaster-ketenagaKerjaan-soal-
                                    penetapaan-umk-disetujui
                Jurnalis            Bara ilyasa
                Tanggal             2020-09-29 01:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) RUU ini dirancang untuk menjamin
              upah yang paling tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada dengan dasar perhitungan pertumbuhan
              dan inflasi daerah

              positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Status Pekerja Kontrak Waktu Tertentu
              (PKWT) akan diberikan jaminan kepastian dan perlindungan untuk para pekerjanya. Ini akan
              berlaku juga untuk pekerja outsourcing


              Ringkasan

              Ketua  Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  RI  Supratman  Andi  Agtas  memastikan  penetapan  Upah
              Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dijalankan dengan kriteria tertentu telah disetujui.

              Menurutnya, pemberian UMK ini akan ditetapkan dengan menyesuaikan tingkat inflasi dan tidak
              dikelompokkan secara sektoral.



              KLASTER KETENAGAKERJAAN SOAL PENETAPAAN UMK DISETUJUI

              Jakarta: Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan penetapan
              Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dijalankan dengan kriteria tertentu telah disetujui.
              Menurutnya, pemberian UMK ini akan ditetapkan dengan menyesuaikan tingkat inflasi dan tidak
              dikelompokkan secara sektoral.

              "RUU ini dirancang untuk menjamin upah yang paling tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada
              dengan  dasar  perhitungan  pertumbuhan  dan  inflasi  daerah,"  kata  Supratman,  Senin
              (28/9/2020).

              Politisi Gerindra itu melanjutkan poin-poin lain yang juga disetujui di klaster ketenagaKerjaan
              adalah terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.
              Semua  jaminan  kehilangan  pekerjaan  ini,  tambah  dia,  telah  disetujui  untuk  tetap  disubsidi
                                                           80
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86