Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa mogok nasional
akan dilakukan secara konstitusional dengan tertib dan damai.

Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6
Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja pada 8
Oktober 2020.

"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ujarnya ketika dihubungi Bisnis , Senin (28/9/2020).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini
adalah menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 tentang
KetenagaKerjaan.
"Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut," katanya.

Dia menjelaskan bahwa mogok nasional ini akan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih
5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten atau kota. Adapun mogok
nasional ini juga melibatkan beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan,
tekstil, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen,
telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

Said pun mengatakan bahwa mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh
Indonesia terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha.
Misalnya, dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan
dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK),
hingga pengurangan nilai pesangon.
"Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law
mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting," katanya.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap
hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober
2020. Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional
serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober.

Sumber : Bisnis.com.

85