Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 97

Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6
              Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja pada 8
              Oktober 2020.

              "Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh
              akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
              pekerja di tingkat perusahaan," ujarnya ketika dihubungi  Bisnis  , Senin (28/9/2020)  Lebih
              lanjut, dia menjelaskan bahwa dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah
              menggunakan  dua  undang-undang,  yaitu  UU  No  9  tahun  1998  tentang  Kemerdekaan
              Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  (Demonstrasi)  dan  UU  No  13  Tahun  2003  tentang
              Ketenagakerjaan.

              "Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut," katanya.

              Dia menjelaskan bahwa mogok nasional ini akan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih
              5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten atau kota. Adapun mogok
              nasional  ini  juga  melibatkan  beberapa  sektor  industri  seperti  kimia,  energi,  pertambangan,
              tekstil, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen,
              telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

              Said  pun  mengatakan  bahwa  mogok  nasional  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  protes  buruh
              Indonesia terhadap pembahasan  RUU Cipta Kerja  yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha.
              Misalnya, dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan
              dan  tanpa  batasan  waktu,  dihilangkannya  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten/Kota  (UMSK),
              hingga pengurangan nilai pesangon. "Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum
              buruh  yang  ada  di  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  jangan
              dikurangi. Tetapi faktanya  omnibus law  mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-
              undang eksisting," katanya.

              Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap
              hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober
              2020. Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional
              serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober.

































                                                           96
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102