Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 101
Pertemuan itu sebagai tindak lanjut dari penandatangan Pakta Integritas antara BP2MI dan
Himsataki pada 17 Agustus 2020 tentang Dukungan Himsataki kepada BP2MI terhadap
Pemberantasan Sindikat Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Legal dan Pembebasan Biaya
Penempatan.
"Himsataki mengusulkan empat program Himsataki untuk program perlindungan dan
penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan Baru," kata Ketua Umum Himsataki Tegap
Harjadmo.
Adapun Empat usulan Program tersebut di antaranya pertama, prosedur pemberangkatan calon
PMI (yang sudah Memiliki ID PMI) pada masa kebiasaan baru sebagai upaya memberikan
perlindungan dalam penempatan PMI menyesuaikan ketentuan protokol kesehatan khususnya
penempatan ke Hong Kong dan Taiwan.
"Diharapkan prosedur tersebut dapat diimplementasikan Himsataki dan Asosiasi penempatan
PMI lain sebagaimana ketentuan dalam Kepmen Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020, SE
Kepala BP2MI Nomor 14 tahun 2020 berkenaan Pelaksanaan Penempatan PMI Pada Masa
Adaptasi Baru," tuturnya.
Kedua, prosedur pelayanan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk seluruh
negara tujuan penempatan, sebagai pelaksanaan dari amanat Undang Undang nomor 18 tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta turunannya, Himsataki
menyampaikan pendekatan kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan.
Di antaranya penempatan dan perlindungan PMI melalui sistem satu kanal berupa implementasi
single data PMI dengan cara mengoptimalkan fungsi SISKOP2MI. Penempatan dan Perlindungan
CPMI/PMI secara terbatas bagi beberapa pemerintah daerah yang telah siap melaksanakan
perekrutan, pelatihan dan sertifikasi serta telah tersedia Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi
Calon PMI dapat memulai melaksanakan Proses Penempatan dan Perlindungan CPMI/PMI.
( Ketiga, implementasi Peraturan Kepala BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan
Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Program KUR PMI secara langsung kepada
Calon PMI/PMI dan Keluarganya dan dilakukan secara Non tunai.
"Program tersebut akan dijalankan bekerja sama dengan beberapa pihak di antaranya
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bank BUMN (BNI), BP Jamsostek dan Asuransi Jasa
Indonesia," katanya.
Empat, mengusulkan optimalisasi penempatan PMI formal melalui pendekatan perjanjian
bilateral antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara penempatan terkait formasi
kebutuhan dan penyiapan PMI formal, khususnya ke kawasan Asia dan Afrika, kawasan Amerika
dan Pasifik dan kawasan Eropa dan Timur Tengah ( Sementara itu, Kepala BP2MI Benny
Rhamdani mengapresiasi usulan dari Himsataki dan berharap usulan dari asosiasi tersebut dapat
menambah dukungan bagi BP2MI dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi PMI sebagai
pejuang devisa.
(dam).
100
